Jokowi Akui Banyak Kepala Daerah dan Militer Masuk Kabinetnya

JAKARTA(BangsaOnline) Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan akan ada nama dari kalangan militer yang mengisi posisi menteri di kabinetnya nanti.

"Ada (dari militer)," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat (Senin, 22/9).

Jokowi juga mengakui akan ada menteri yang direkrut dari salah satu kepala daerah di Indonesia. Namun ia katakan masih dalam tahap calon.

"Masuk dalam kandidat, nama kamu jangan ikut ngurusi. Ada pokoknya, pokoknya dari seluruh Indonesia ada," paparnya.

Kata Jokowi, ada banyak nama kepala daerah yang masuk dalam daftar calon nama menteri kabinetnya nanti.

"Tapi nama yang masuk kandidatnya banyak sekali. Tapi yang kepilih belum," imbuhnya.

Jokowi mengaku akan mempertimbangkan kepala daerah yang masuk dalam jajaran menterinya. Karena ternyata kepala daerah yang masuk dalam kategorinya adalah mereka yang bisa berprestasi di lingkup nasional namun tidak serta merta menjadikan daerah yang mereka tinggalkan menjadi tak terurus.

"Ya itu yang harus dikalkulasi apakah lebih bagus untuk membangun daerahgnya atau bisa ditarik utk kepentingan nasional. Jadi harus ada pertimbangan dan kalkulasi yang detail," imbuhnya

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Sementara Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho menilai Kementerian Hukum dan HAM selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlalu mudah memberikan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada para narapidana. Untuk itu, di pemerintahan yang baru, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memilih Menteri Hukum dan HAM bukan dari kalangan partai politik.

"Paling tidak ada dua syarat, tidak dari parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (pembebasan bersyarat)," ujar Emerson Yuntho, di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (20/9). Menkum HAM saat ini dijabat Amir Syamsuddin, politikus Partai Demokrat.

Emerson mengatakan jika menteri dipilih dari kalangan partai politik akan sarat konflik kepentingan.

"Itu yang harus diubah, kalau dari parpol, isu yang sama akan muncul, misalnya PB kalau diajukan oleh orang yang satu partai dengan menteri itu akan blunder, apakah penilaiannya obyektif atau tidak. Dalam kasus Hartati orang akan curiga, jangan-jangan ini adalah pemberian hadiah di era SBY sama Amir yang kebetulan satu partai dengan Hartati," sindirnya.

Emerson pun juga mengatakan, Menkum HAM sebaiknya tidak pernah menjadi pengacara koruptor agar tidak berdampak negatif pada kinerjanya.

"Profesional pulang tidak dia bukan pengacara koruptor, karena kalau pengacara koruptor kan seperti tadi, kita agak bingung, pak menteri kapasitas dia dari parpol dan bekas pengacara korupsi, jadi posisi dia itu berpihak pada siapa, parpol atau klien terpidana kasus korupsi," jelasnya.

Menkum HAM harus memegang teguh janjinya dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. "Paling tidak kita bicara soal komitmen dukungan kemenkumham dalam pemberantasan korupsi, paling tidak, tidak muncul pemberian remisi dan PB itu tiap tahun," tegas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News