DPRD Minta Persoalan Akreditasi RS Tidak Halangi Pelayanan BPJS

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.

Namun, dewan juga mewanti-wanti agar akreditasi tidak sampai mengganggu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis. Apalagi dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan

“Ya sebetulnya kepala dinas kesehatan harus memanggil semua direktur rumah sakit baik tipe A, B, C, dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus berkoordinasi dengan Depkes karena BPJS tidak bisa mengintervensi. Memberikan surat edaran manakala bekerja sama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto pada Senin (14/1).

Menurut dia, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover, ketika rumah mereka jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standar akreditasi BPJS.

“Kebijakan resmi stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya mengimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka ke mana? perlu diantisipasi,” jelasnya.

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank. Ia khawatir hal tersebut malah membuat takut calon pendaftar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berharap ke depan tidak mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. "Negara harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis. Contoh peserta BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankan,” pungkasnya. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News