SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Boalemo Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara berkunjung ke Sidoarjo, Kamis (4/4). Tujuannya untuk belajar tentang masalah sengketa tanah dan sistem pelayanan publik.
Rombongan pemkab Boalemo diterima oleh Wabup Nur Ahmad Syaifuddin, di ruang Delta Wicaksana, Kantor Pemkab Sidoarjo. Saat menerima kunjungan ini, Wabup didampingi Kadiskominfo Y Siswojo dan perwakilan BPN Sidoarjo.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
Rombongan pemkab Boalemo juga berkunjung ke ke Sidoarjo Command Center (SCC) dan Mal Pelayanan Publik Sidoarjo. “Selain silaturahim, sekaligus studi banding dalam hal mengatasi persoalan tanah,” cetus Wabup Boalemo, Anas Jusuf.
Kata Anas Jusuf, Kabupaten Boalemo berdiri pada Tahun 1991 dengan luas wilayah 2500 meter persegi dan jumlah penduduk 147.000 jiwa. “Mayoritas mata pencarian petani 80 persen dan nelayan 20 persen, makanya harus belajar banyak ke Sidoarjo," katanya.
Sementara, Wabup Nur Ahmad Syaifuddin berharap kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan dampak positif dan terjalin hubungan baik antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Boalemo.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
Menurutnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 72.000 hektar dengan jumlah penduduk 3,2 juta jiwa. Sedangkan APBD sekitar Rp 5 triliun dan PAD Rp 1,5 triliun. "Hal itu sebanding dengan jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo," tegasnya.
Kadiskominfo Y Siswojo menambahkan, Sidoarjo ditunjuk menjadi Smart City sejak tahun 2017. Yakni Sidoarjo menuju Smart City memiliki Sidoarjo Command Center (SCC) yang berfungsi sebagai ruang komando Pimpinan Daerah untuk melihat kondisi Sidoarjo secara online.
Selain itu, dalam perizinan, memiliki Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Mal Pelayanan Publik Sidoarjo terdapat 24 Instansi dan 134 Pelayanan.
Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro
Di antaranya Imigrasi, Samsat, BPN, PDAM, Perbankan, BPJS, Disnaker, Dinsos, dan Bank Pemerintah. “Semua dapat terintegrasi antara OPD, Desa, Kecamatan hingga Pemkab Sidoarjo,” beber Siswojo. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News