Kepala Cabang BRI Bangkalan Sudono memberikan penjelasan kepada para pengunjuk rasa. foto: SUBAIDAH/ BANGSAONLINE
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa menggelar aksi demo di depan kantor BRI Cabang Bangkalan Jl. Let Singostro No 1 Bangkalan, Rabu (4/9/2019) sekitar pukul 09.45 WIB. Kedatangan mereka ke BRI cabang Bangkalan untuk mempertanyakan penyebab adanya gagal buka rekening kolektif (burekol) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Mereka juga menuntut transparansi data penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH. Diketahui, di Bangkalan ada 93.331 KPM BPNT dan 61.353 KPM PKH.
BACA JUGA:
- Kemensos Coret Penerima PKH-BPNT Terlibat Judol, Bupati Kediri Singgung Penyalahgunaan Bansos
- Sudah Cair Bansos Bansos Rp600 Ribu BPNT Februari 2025, Cek Transferan dan Klik Cekbansos di Sini
- Asyik Cair! Cek Nama Anda Penerima Bansos BPNT Rp600 Ribu Februari, Login Cekbansos di Sini
- Siap-siap Bansos PKH, Sembako, PIP dan Bantuan Lainnya Cair, Catat Tanggalnya
Yudika selaku koordinator aksi mengatakan, demo ini dilakukan lantaran sampai saat ini penerima program PKH dan BPNT masih banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, ia meminta agar BRI membuka data penerima program tersebut.
"Selaku penyalur dana bansos, BRI pasti punya data. Oleh sebab itu kami ingin tahu daftar namanya, agar bisa kita liat bersama, penerima ini sesuai apa tidak," ujarnya.
Menyikapi hal ini, Sudono Kepala BRI Cabang Bangkalan yang menemui massa menjelaskan jika pihaknya tidak bisa memberikan data tersebut secara terbuka. Pasalnya, pihaknya sebagai salah satu bank negara hanya ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai penyalur dana bansos untuk wilayah Kabupaten Bangkalan.
"Hal ini sudah menjadi MoU antara bank BRI dengan Kementerian Sosial. BRI hanya memiliki kewenangan untuk menyiapkan rekening, buku tabungan, dan ATM. Perihal komunikasi penerimaan ke desa-desa, itu sepenuhnya kewenangan Kemensos, di mana di sini diwakili oleh Dinas Sosial (Dinsos) melalui Tim Koordinasi (Tikor)," tuturnya.
"Jadi jangan paksa BRI untuk memberikan data nama dan jumlah penerima bansos, silakan konfirmasi ke dinas terkait saja," tegas Sudono.
Mendapat penjelasan tersebut, massa kemudian bergeser ke kantor Dinsos Bangkalan. Mereka ditemui Iwan Setiawan, Sekretaris Dinsos.
(Iwan Setiawan, Sekretaris Dinsos Bangkalan saat memberikan penjelasan)
Terkait tuntutan massa, Iwan menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data penerima bansos. "Berhubung saya baru 2 bulan menjabat di sini, jadi beri saya sedikit waktu untuk mempelajari data-data yang ada terkait bansos," katanya
"Bagi warga yang mengalami permasalahan dalam penerimaan, dianjurkan untuk membawa data yang berkaitan ke kantor untuk dicek ulang," imbaunya. (ida/uzi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
