PKS: Indonesia Bakal Jadi Bancakan Investor Infrastruktur Multinasional

JAKARTA(BangsaOnline) Misi pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC Beijing, China dinilai minim visi politik.

Demikian dikatakan Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11).

Bahkan Ketua Komisi I DPR ini menyesalkan kesempatan di forum resmi maupun tidak resmi APEC tidak digunakan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia terkait kerjasama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Cina, Rusia dan AS.

Tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di Forum CEO lebih menggambarkan visi presiden sebagai marketing officer. Dan jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia,” ujar Mahfudz.

Bukan itu saja menurut dia, wilayah daratan Indonesia pun akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing.

Ini bisa berbahaya. Deklarasi Djuanda yg menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda,” imbuhnya.

Dia mengingatkan bahwa dalam forum APEC, Jokowi harus fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar. Paparan presiden yang full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk mempersilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi.

Berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR,” imbuhnya.

Mahfudz pun mengingatkan, Jokowi harus serius bangun kekuatan kontrol wilayah laut. Ide presiden Jokowi yang mulai dipasarkan ke dunia internasional harus disikapi cermat dan hati-hati.

Ada dua hal penting. Pertama, presiden harus memformulasikan kebijakan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang jelas dan disetujui DPR. Kedua, pemerintah harus lakukan penyesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan per-UU-an yang ada,” tegasnya.

Selain itu juga dengan UNCLOS sebagai hasil dari Deklarasi Djuanda yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas wilayah maritimnya. Tanpa dua hal ini, jelas Mahfudz, ide presiden Jokowi bisa jadi tsunami dahsyat bagi Indonesia.

Jika kedua hal tadi sudah dilakukan, masih ada satu prasyarat lain yaitu pemerintahan Jokowi harus serius dan cepat bangun kemampuan kontrol wilayah maritim Indonesia, termasuk di 3 alur laut kepulauan indonesia (ALKI).

Jika tidak maka Indonesia jadi lapangan bola tanpa garis dan juga tanpa wasit serta hakim garis. Bisa runyam NKRI. Untuk wujudkan kemampuan kontrol wilayah maritim, perlu dukungan kebijakan dan anggaran kepada semua unsur pelaksananya, polisi perairan, imigrasi dan beacukai dan TNI AL,” paparnya.

Semua unsur ini, tegasnya harus terkoordinasi dalam Bakorkamla. Untuk kontrol keamanan wilayah perbatasan laut misalnya, saat ini armada TNI sangat minim - baik kapal maupun pesawat patroli. Termasuk juga kecukupan radar pantainya.

"Saya khawatir presiden Jokowi terlalu semangat melamar sana-sini, tiba-tiba anak gadisnya hilang diculik orang. Itu kalau saya analogikan Indonesia ini sebagai anak gadis,” tandasnya. [zul]

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News