JAKARTA(BangsaOnline) Juru Bicara DPP Partai Golkar Nurul Arifin
menyayangkan sikap Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang dianggapnya
terlalu jauh mengintervensi Golkar. Menurut Nurul, pernyataan Menko
Polhukam justru membuat situasi semakin panas.
"Bukannya mendinginkan situasi malah kesannya mengompori suasana," kata Nurul, Rabu (26/11/2014).
Nurul
menegaskan, Menko Polhukam seharusnya menjamin keamanan warga negara di
seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan pernyataan-pernyataan
yang dilontarkan, menurut Nurul, justru membuat suasana menjadi tidak
kondusif.
"Kesannya mau menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali. Intervensinya terlalu jauh," ujarnya.
Menurut
Nurul, pernyataan Menko Polhukam juga menunjukkan bahwa ia melempar
tanggung jawabnya kepada Partai Golkar. Padahal, jaminan atas rasa aman
merupakan hak semua warga negara Indonesia dan tertuang jelas dalam
konstitusi.
"Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu," kata Nurul.
Sebelumnya,
Menko Polhukam meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin
pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November. Tedjo
memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk
menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan munas dianggap
bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi
kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di
dunia internasional.
"Kami khawatir akan ada travel warning,
Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda
sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja
sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.
Namun, Menko Polhukam hari ini membantah telah melarang
penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai
kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar
Munas di Pulau Dewata tersebut.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan rival politik Ical membela pernyataanyang disampaikan Tedjo
itu. Menurutnya larangan itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah
terhadap konflik internal partai Golkar.
“Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena
pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan. Kalau terjadi
kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau
berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Mantan Ketum Golkar ini mendukung langkah Tedjo dan Kapolri yang tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas.
“Itu cegah konflik-konflik apalagi di Bali. Kalau nanti (rusuh) kaya
kemarin di sini besar-besaran, kan bisa terjadi juga di mana-mana, nanti
itu menjadi isu internasional. Tidak bagus untuk Bali kalau terjadi
keributan seperti itu,” terangnya.
“Selama polisi menganggap itu aman, tentu akan diberikan izin,” tukas Jusuf Kalla.
Sebelumnya langkah Menteri Tedjo dinilai sebagai intervensi Nasdem dalam
perpecahan di tubuh Partai Golkar. Waketum Golkar Fadel Muhammad
menyebut kebiajakan Menko Polhukam politis.
“Karena Menko Polhukam dari NasDem, NasDem tahu semua pecahan Golkar, ini ada permainan politik,” kata dia.
Dia meminta agar Menko Polhukam tidak mengintervensi partainya. “Kalau
diintervensi berakibat negatif, kami mohon agar dapat ditarik statement
tersebut,” sambung Fadel.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News