Fadli Zon Minta Jokowi Reshuffle Kabinet dalam Tiga Bulan Ini

JAKARTA(BangsaOnline) Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya, ia pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan reshuffle kabinet.

"Saya jauh-jauh hari ngomong, presiden sebaiknya persiapkan rencana reshuffle, evaluasi. Mana menteri-menteri yang jalan, mana yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja. Untuk naik pagar awal-awal nggak apa-apa lah," sindir Fadli. Menaker Hanif Dhakiri pernah memanjat pagar penampungan TKI ilegal karena tidak diijinkan masuk.

Hal tersebut diungkap Fadli dalam Diskusi Polemik bertajuk 'Wajah Politik Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (29/11/2014). Hadir pula dalam diskusi Pakar Hukum dan Tata Negara Irman Putra Sidik dan Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda.

"Di tim Pak Jokowi lemah sekali orang-orang yang mengerti hukum. Misalnya ada Pak Yusril, Saldi isra, atau Pak Irman mungkin akan lain. Sehingga (di Kabinet Kerja) banyak nabrak-nabrak. Mudah-mudahan ini bukan gejala terus menerus karena akan membahayakan Presiden. (Menteri) bukan orang-orang yang baik dalam bidangnya," kata Waketum Gerindra itu.

Menurut Fadli, contoh menteri yang menabrak hukum adalah bagaimana Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengintervensi dalam permasalahan di tubuh PPP dan juga bagaimana Menkopolhukam Tedjo Edhy melarang Kapolri untuk menerbitkan izin penyelanggaraan Munas Golkar di Bali.

"Kami harap ke pemerintah jangan intervensi parpol dengan kepentingan jangka pendek. Tidak boleh Menkopolhukam itu berbicara soal izin. Itu tidak elok sekali. Apalagi sudah membicarakan tanggal dan tempatnya. Itu kapasitas panitia, Menkopolhukam bukan panitia. Itu intervensi telanjang. Saya kira Ibu Mega marah kalau dengar seperti itu," papar Fadli.

"Saya sampai bilant ke Mas Pram (Pramono Anung), kok ini kita dikasih banyak amunisi. Coba (menteri) ditinjau lagi, dalam 3 bulan, kalau memang tidak bagus, tidak perform lebih baik diganti saja," sambung alumnus UI itu.

Fadli pun menjamin bahwa di DPR tidak ada niat untuk menjatuhkan pemerintah. Menurutnya semua kembali kepada kinerja atau kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri.

"Saya yakin kawan-kawan di DPR tidak ada niat aneh-aneh tapi semua tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintah ini bagus, tidak akan dicegal. Tidak ada niat sedikitpun. Tapi kalau merugikan rakyat harus dikritik. Sebaiknya hati-hati, dan benar-benar tahu arahnya. Jangan sampai tidak tahu tujuannya," tutup Fadli.