Dr. Jumadi, Kepala BPKAD Jatim bersama tim usai launching aplikasi SP2D Online dan Paperless Digital Signing di Gedung Negara Grahadi. foto: Didi Rosadi/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan inovasi berbasis digital. Terbaru, pemprov melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-Valuasi APBD Kabupaten dan Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan atas program ini. Dia bermimpi ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara realtime. Dari pemanfaatan teknologi ini, mimpinya perlahan bisa diwujudkan.
“Kita ingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses realtime. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Melalui program tersebut, Khofifah berharap bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa dilakukan.
Hingga kini, ada 14 dari 38 Kabupaten dan Kota yang telah memanfaatkan hal ini. Sekarang tinggal 2814 kabupaten/kota yang diarahkan untuk menggunakan aplikasi tersebut.
“Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini 38 kabupaten kota, sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi, dan akuntabiliti dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan,” paparnya.
Tak hanya itu, Khofifah menyebut aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia.
“Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien.
“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ujarnya.
“Perbendaharaan ini, yang selama ini otorisasi dan pencairan itu, secara konvensional kita lakukan langkah-langkah untuk efektif dan efisiennya seperti apa. Karena puluhan ribu pihaknya mengerjakan SP2D, apalagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan di mana pun,” tuturnya.
“Tidak hanya di kantor. Misalnya, kepala OPD-nya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphone-nya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” pungkasnya. (mdr)
