SAMPANG (BangsaOnline) - Unjuk rasa dugaan penyimpangan
penggunaan dana kegiatan (Australia Indonesia Partnership For Decentralisation) AIPD yang dilakukan puluhan aktivis Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang di depan kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang hari ini berakhir ricuh.
Massa PMII merasa kecewa terhadap jawaban
Kepala Bapedda Hary Soeyanto yang mengatakan bahwa alokasi dana untuk kegiatan AIPD sudah tepat
sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Semua
program AIPD harusnya tidak boleh mengambil dana dari pemerintah
daerah. Sebab program itu sudah dianggarkan dan di danai Departemen Luar
Negeri," ungkap Hamid Ketua Cabang PMII dalam orasinya.
Karena sudah terjadi penyimpangan, aktivis PMII ini menuntut Bappeda
harus mempertanggungjawabkan pengalokasi-an dana bagi AIDP
terhitung sejak tahun 2013 sebesar Rp 100.000.000, dan tahun 2014
sebesar Rp 95.500.000.
Dijelaskan Hamid, program AIDP yang
didanai oleh Departemen Luar Negeri diperuntukan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di
sejumlah pemerintah.
Kepala Bappeda Sampang Hary Soeyanto
dihadapan pengunjuk rasa menyampaikan bahwa alokasi dana kepada AIPD oleh pemerindah daerah
digunakan untuk memfasilitasi dan transportasi pelaksanaan program AIPD.
Bahkan, alokasi anggaran tahun 2013 sudah terealisasi sebesar Rp 58
juta. Sedangkan, untuk alokasi tahun 2014 sebesar Rp. 67 juta dan
terealisasi Rp. 37 juta.
“Penggunaan alokasi anggaran ini
dilaksanakan untuk menghadiri rapat-rapat dinas atas undangan dari
Kementrian dari program AIDP seperti di Surabaya atau di
Jakarta,”jelas mantan Kadis Pertanian Sampang ini.
Ditambahkan oleh Kabid Statistik dan Penelitian Bapeda, sisa anggaran
dari alokasi tersebut sudah dikembalikan kepada Kas Daerah (Kasda).
Menurutnya, target yang harus dicapai dengan pemerintah daerah dalam
memfasilitasi program AIPD meliputi tiga pilar yakni eksekutif,
legislatif dan lembaga non pemerintah. “Semua ini tujuannya untuk
meningkatkan kapasitas penggunaan aparatur pemerintah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News