Soal Kekurangan Anggaran Museum HAM Munir, Gubernur Jatim Tawarkan Opsi Paket CSR

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan siap memfasilitasi anggaran pembangunan Museum HAM Munir di Kota Batu. Menurut Khofifah, anggaran yang turun dari APBD provinsi saat ini sekitar Rp 5,4 miliar sesuai dengan yang diajukan Yayasan Omah Munir sebagai pengelola Museum HAM Munir.

“Anggaran yang kami keluarkan dari APBD provinsi saat ini memang sesuai dengan yang diajukan pihak pengelola. Kalau pun nanti berkembang dan harus kami bantu, ya nanti kami usahakan. Kan masih banyak sumber lain, salah satunya paket CSR. Kalau pun ada opsi melalui APBD, ya nanti kami usahakan,” ujar Gubernur Jatim seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Museum HAM Munir yang berlokasi di Kelurahan Sisir, Kota Batu, Ahad (8/12).

Dalam pengarahannya, Gubernur Jatim menitip pesan kepada pengelola museum agar nantinya ada ruangan khusus yang berisi tentang konsep HAM dari berbagai agama di Indonesia. Menurutnya, masing-masing agama sudah memiliki konsep tentang hak asasi manusia yang harus diketahui secara luas oleh masyarakat.

“Berdirinya museum ini merupakan wujud kebersamaan membangun prinsip hak asasi manusia serta membangun pembelajaran, literasi, dan edukasi yang masif sebagai upaya memanggil memori untuk universalisme kemanusiaan, termasuk dari berbagai agaman,” katanya.

Menurut Khofifah, Museum HAM Munir juga menjadi bagian untuk memanggil memori kita tentang Universal Declaration of Human Rights. Banyak sudut pandang tentang HAM yang akan memperkaya musium ini. Misalnya dari sudut pandang agama Islam, Imam Al - Ghozali merumuskan prinsip pokok Universal hak manusia dalam lima hal ; (1) Hifdzul Aql adalah kebebasan menyampaikan pendapat. (2) Hifdz Addin adalah kebebasan memeluk agama (3) Hifdz Nafs adalah menjaga jiwa setiap warga bangsa,(4) Hifdz Mal adalah menjaga hak milik warga negara (5) Hifrz irdi wan Nasl menjaga martabat dan generasi penerus bangsa.

Sedangkan Wakil Wali Kota Batu, Ir. H. Punjul Santoso, S.H., M.H, mengatakan, pembentukan museum ini adalah momentum bersejarah untuk memperkaya wahana Kota Batu. Kehadirannya menjadi pembelajaran bagi anak-anak agar hak asasi manusia diketahui dan menjadi hak kita bersama.

“Dukungan positif pemprov Jatim adalah salah satu bukti komitmen keberpihakan bagi isu hak asasi manusia. Dukungan ini harus dicontoh, baik bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam mengupayakan pemenuhan HAM bagi warganya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini menandai tekad seluruh pejuang HAM dan pengambil kebijakan untuk terus mengupayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia, khususnya bagi korban dan pelanggaran HAM. “Dari awal kami mendukung pembangunan museum ini, karena mas Munir merupakan ikon penegak HAM di tanah air,” ujarnya.

Pengurus Yayasan Omah Munir, Andi Achdian mengapresiasi dukungan positif dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Batu, Komnas HAM serta dukungan banyak pihak yang mendukung berdirinya Museum HAM Munir. “Harapan di masa depan, museum ini bukan saja menjadi tempat yang menyimpan koleksi dari berbagai artefak yang mengingatkan generasi muda Indonesia terhadap perjalanan sejarah HAM di Indonesia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda Indonesia tentang nilai-nilai penting HAM untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Acara peletakan batu pertama pembangunan museum HAM Munir dihadiri pula oleh Komisioner LPSK, Komisioner Kompolnas, Kapolres Batu, serta Ikatan Arsitek Indonesia wilayah Malang.

Museum Omah Munir pertama kali berdiri tahun 2013 atas prakarsa Yayasan Omah Munir. Sejak tahun 2018 pemerintah Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung berdirinya museum Munir. Pemerintah provinsi memberikan dana untuk membangun museum, sedangkan pemerintah Kota Batu membantu pengadaan lahan lebih kurang 2,2 hektare. (asa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News