Kasus Kekerasan Perempuan di Tuban Tak Bisa Ditangani Satu Pihak

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Kasus kekerasan perempuan di wilayah Kabupaten Tuban tidak bisa ditangani oleh salah satu pihak.

Hal itu diungkapkan Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe, Nunuk Fauziah saat mengisi acara seminar dalam rangka memperingati 16 HKTP dan harlah Kopri PMII ke-52 di aula Universitas Sunang Bonang (Unang) Tuban, Minggu (8/12).

Baca Juga: NasDem Sidoarjo Salurkan 4.369 Beasiswa PIP Jalur Aspirasi

Di hadapan 100 undangan yang hadir, Nunuk menyebut, kasus kekerasan perempuan sangat pelik. Oleh sebab itu, stakeholder yang terdiri dari pihak kepolisian, pemerintah, dan LSM serta elemen yang lainnya diharapkan memahami tugasnya masing-masing. Sehingga, tidak saling lempar dan menyalahkan dalam hal penanganan kasus korban perempuan.

"Melalui seminar dengan tema "Gotong Royong penanganan kasus terhadap perempuan korban kekerasan" ini, kita berharap menemukan solusi bersama dalam penanganan kekerasan perempuan," bebernya.

Menurut Nunuk Negara harus hadir untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dalam pelanggaran HAM. Bahkan, Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Caranya, dengan mengesahkan Rancangan Undangan-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Baca Juga: Bang Udin, Pemuda Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin

Sedangkan, saat ini ada sembilan jenis tindak pidana dalam RUU PKS. Yakni, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

"Kasus kekerasan perempuan di Indonesia 406.178 kasus, kasus kekerasan perempuan di Jawa Timur 1.944 kasus (data pada 2019 dari komnas perempuan). Sedangkan, kasus kekerasan di Kabupaten Tuban 192 kasus (data dari Koalisi Perempuan Ronggolawe 2019)," papar Nunuk.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Mohammad Miyadi menerangkan tentang regulasi yang dilahirkan oleh Pemkab Tuban berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan. Dari situ pihaknya akan mengevaluasi pada regulasi yang belum berjalan dengan maksimal, untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga: Gelar Halal Bihalal, PMII Sidoarjo Berharap Ada Kader yang Ikut Running di Pilkada

Miyadi mengajak kepada KPR dan Kader PMII turut serta mengawal supaya perempuan Kabupaten Tuban terhindar dari unsur-unsur kekerasan. "Jika kurang tepat, pastinya kami akan mengevaluasi regulasi pemkab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan," ujar Miyadi.

Sementara itu, Kanit UPPA Polres Tuban Kukuh Sugi Pramono menyampaikan, proses atau alur penanganan kasus korban kekerasan. Namun, pihaknya merasa agak kesulitan dalam menangani kasus kekerasan perempuan dikarenakan belum ada regulasinya.

"Semoga penanganan kasus kekerasan perempuan ini bisa ditangani oleh semua pihak, baik dari kepolisian, LSM, maupun pemerintah," ungkapnya.

Baca Juga: HUT ke-64 PMII, Khofifah Ajak Mahasiswa Bangun Kualitas Pergerakan dengan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Diketahui, acara seminar ini dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), KAPAR, FPL, PMII dan Kopri PMII. Dalam seminar tersebut panitia menghadirkan narasumber Ketua DPRD Tuban, Polres Tuban, dan Dewan Pengawas Nasional FPL wilayah Jatim-Bali sekaligus Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe. (wan/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News