Massa PMII Gresik saat berorasi di depan DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik menggelar aksi demo di kantor DPRD setempat, Jumat (3/1) sore. Mereka menyuarakan pembubaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Haris, salah satu orator mengungkapkan tuntutan pembubaran ini lantaran iuran BPJS saat ini sangat mencekik rakyat. Hal ini menyebabkan masyarakat kecil seperti petani, nelayan, tak mampu membayar iuran BPJS.
Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan
Dia juga menuding DPRD Gresik tak peduli dengan rakyat. "DPRD dinilai tak pro dengan kebutuhan kesehatan rakyat. Terbukti, DPRD Gresik tak melakukan aksi nyata untuk memperjuangkan tuntutan rakyat," cetusnya.
Selain menuntut pembubaran BPJS Kesehatan, PMII juga menuntut pencabutan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, UU BPJS No. 24 Tahun 2011, dan penghapusan liberalisasi di 12 jasa sektor publik, khususnya kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad yang menemui massa menjelaskan bahwa program BPJS Kesehatan merupakan wewenang pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mengatakan hanya bisa membantu menyalurkan aspirasi.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Kami berharap tuntutan didengar pemerintah pusat. Sebab, ini adalah wewenang pemerintah pusat, " pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Gresik punya anggaran besar untuk kesehatan sekira 40 persen. "Anggaran ini juga untuk membantu kebutuhan kesehatan masyarakat," terangnya.
Demo ini mendapatkan kawalan puluhan anggota Polres Gresik yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Kusworo Wibowo. (hud/rev)
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
