DPRD Gresik Prioritaskan Penanganan RSUD Umar Mas'ud Bawean

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memberikan prioritas penanganan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umar Mas'ud, di Pulau Bawean. Langkah ini sebagai bentuk respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD yang dibangun pemerintah setempat dengan APBD puluhan miliar rupiah itu.

"Sudah saya putuskan. Penanganan RSUD Umar Mas'ud menjadi prioritas DPRD," ujar Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (11/1).

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Sebab menurutnya, sampai saat ini masih banyak masyarakat pulau Bawean yang berlayar ke Kota Gresik atau Surabaya untuk berobat, meski sudah dibangunkan RS megah. Hal ini lantaran di RSUD Umar Mas'ud belum tersedia peralatan medis memadai, terutama tenaga medis spesialis.

Akibatnya, pasien tak jarang meninggal di perjalanan saat naik kapal. Bahkan, baru-baru ini ada seorang ibu di Pulau Bawean yang anaknya meninggal di kandungan karena tak bisa ditangani di RSUD Umar Mas'ud. Pasien itu kemudian harus dilayarkan ke Kota Gresik, kemudian menjalani operasi di RSUD Ibnu Sina.

"Kejadian-kejadian ini menjadikan masyarakat miris. Makanya kami nyatakan sebagai kasus urgent. Untuk itu, kami prioritaskan penanganan di RS Umar Mas'ud," papar politikus PKB ini.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

"Pemerintah daerah selama ini dihadapkan posisi sulit saat ingin mengisi dokter spesialis di RS Umar Mas'ud. Setiap ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), untuk formasi dokter spesialis yang ditugaskan di Pulau Bawean tak pernah terisi. Fakta ini yang menjadi problem dan tengah kami carikan solusi," urainya.

Untuk itu, pihaknya akan mendatangkan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi penanganan RS Umar Mas'ud. Ia mengaku akan meminta Bawean dijadikan daerah prioritas pengiriman dokter spesialis.

"Ke depannya, diharapkan Bawean dijadikan daerah priorotas penempatan dokter. Artinya, kalau ada masyarakat yang ingin menjadi ASN dokter harus dinas minimal 6-8 bulan di Bawean. Hal ini nanti yang menentukan pemerintah pusat. Makanya, kita butuh campur tangan pemerintah pusat," ujar dia.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

"Sebagai bentuk konsekuensi pemerintah menempatkan dokter spesialis di Pulau Bawean, fasilitas tugas harus dipenuhi seperti rumah tinggal atau rumah dinas, demikian juga dengan kesejahteraan," pungkasnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News