Pimpinan DPRD Gresik saat berdialog dengan MUI Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik menerima kunjungan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Rabu (26/2).
Pertemuan ini dipimpin Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani, beserta 3 pimpinan lainnya, yakni Asluchul Alif, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan. Sementara dari MUI juga dihadiri Ketua KH. Mansoer Shodiq, Sekretaris Abdul Munif, KH. Ainur Rofiq, dan sejumlah pengurus lain.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Mereka kemudian melakukan dialog membahas sejumlah kebutuhan MUI, mulai kantor, anggaran operasional, dan kegiatan MUI lain di tahun 2020.
Dalam kesempatan itu, KH. Mansoer Shodiq menyampaikan kebutuhan MUI yang semakin banyak, termasuk kantor yang memadai. Sebab, saat ini jumlah pengurus MUI Gresik ada 125 orang.
Selama ini MUI Gresik menempati kantor kecil di Masjid Agung Gresik (MAG) yang dinilainya tak memadai untuk menopang kegiatan MUI. "Untuk itu, MUI sering meminjam Aula MAG untuk rapat dengan jumlah undangan banyak orang, atau saat menerima kunjungan MUI dari kabupaten/kota di Jatim atau provinsi lain," tuturnya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Kiai Mansoer, juga mengungkapkan kondisi MUI Gresik yang kesulitan uang operasional. "Untuk menghonor tiga tenaga administrasi saja tak bisa. Untuk honor mereka, kiai-kiai urunan. Ini memprihatikan," ungkapnya.
Karena itu, Kiai Mansoer meminta agar anggaran MUI tahun 2020 sebesar Rp 700 juta bisa cepat dicairkan.
Sementara Fandi Akhmad Yani merespons positif permintaan MUI, baik soal kantor maupun anggaran untuk kebutuhan MUI. "Setelah saya melihat kantor MUI di daerah lain, Gresik kalah, karena belum punya kantor," katanya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Untuk itu, ia siap menjembatani penganggaran untuk pembangunan Kantor MUI Kabupaten Gresik. "Kami siap. 2021 kami anggarkan dari rencana awal Rp 7 miliar," terangnya.
Senada, Asluchul Alif juga mengaku siap mengawal anggaran untuk pembangunan Kantor MUI. Untuk itu, ia meminta kepastian soal tanah pembangunan. "Jangan sampai nanti pepesan kosong. Anggaran sudah didok tapi pembangunan tak bisa diwujudkan karena terganjal status lahan," katanya.
Terkait anggaran untuk kegiatan MUI tahun 2020, Ahmad Nurhamim menyatakan sudah dialokasikan Rp 700 juta di Pos Bagian Kesra Pemkab Gresik. Ia meminta MUI mengajukan pencairannya ke Kesra berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, baik melalui kepanitiaan maupun EO.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029
"Soal teknis pencairan nanti bisa dikomunikasikan dengan OPD terkait. Pengalokasian masing-masing kegiatan tinggal menyesuaikan nomenklatur saja, " sambungnya.
Sementara Mujid Riduan mempersilakan MUI mengajukan programnya melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang saat ini tengah digelar Pemkab Gresik. "Kami siap membantu," janjinya.
Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik, Tri Handayani menyatakan Kantor MUI direncanakan dibangun di lahan seluas 17 x 35 meter. "Lokasinya sisi barat pojok Selatan MAG," katanya.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung
Perencanaan pembangunan Kantor MUI sudah dilakukan pada 2019 dengan anggaran Rp 100 juta, dan sekarang tinggal rencana anggaran dan belanja (RAB). "Kantor MUI akan dibangun dengan APBD 2021 sebesar Rp 7 M dengan 3 lantai. Pembangunan sudah dipaparkan dengan MUI," pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
