LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Lumajang.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati berharap agar kepala desa berlaku adil dan transparan dalam melakukan penyaluran BLT Dana Desa.
Baca Juga: Alasan Prestasi, Keluarga Besar Ponpes Syarifuddin Lumajang Doakan Khofifah Jadi Gubernur 2025-2030
"Karena data ini murni dari desa, dari musyawarah desa, maka pemerintah desa harus adil, kepala desa bersikaplah yang adil, tidak boleh pendukungnya saja," kata Indah Amperawati saat melihat langsung proses penyaluran di Desa Wonorejo, Kedungjajang, Senin (04/05).
Bunda Indah, sapaan wabup menjelaskan, masyarakat saat ini bisa memantau langsung data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Baik bantuan PKH, BPNT, Ngeramut Tonggo, maupun BLT Dana Desa. Data penerima bantuan sudah dipampang di balai desa setempat.
"Semua masyarakat bisa melihat. Kalau ada data ternyata orang mampu dapat, langsung protes saja ke Pak Inggi (Kepala Desa, red). Semua masyarakat boleh protes, boleh mengkritisi data yang tidak transparan," tegasnya.
Baca Juga: Sambangi Pasar Baru Lumajang, Khofifah Janji Lanjutkan Zakat Produktif untuk Usaha Ultra Mikro
Di Desa Wonorejo tercatat ada 66 KK yang menerima BLT Dana Desa dan di Desa Pandansari 93 KK. Besaran anggaran masing-masing desa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapatnya. Jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp 800 juta maka 25% dimanfaatkan sebagai BLT Dana Desa.
Sedangkan yang anggarannya Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT Dana Desa. Sementara yang anggarannya di atas Rp 1,2 miliar besarannya 35%. "Harus dimaksimalkan, nanti cari lagi siapa masyarakat yang berhak dan membutuhkan," pungkasnya. (ron/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News