Suasana rapat koordinasi terkait Pilkada 2020.
Mendagri RI, Tito Karnavian mengatakan, pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan akan berkonsekuensi terhadap anggaran pilkada yang akan bertambah. Sebab, pemerintah harus menjamin penyelenggara pemilu dan pemilih harus terlindungi dengan baik pada saat tahapan pemilihan dilanjutkan.
Untuk itu, Tito menjelaskan bagi pelaksana pemilu dan pemerintah daerah agar mencermati ulang anggaran yang telah diajukan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
"Perlu restruktur ulang tentang pos anggaran seperti pertemuan besar dan perjalanan dinas, sehingga pos anggaran tersebut bisa dialihkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Semoga pilkada dapat berjalan lancar," jelasnya.
Menkopolhukam RI, Mahfud MD juga memberikan penjelasan bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan keputusan politik yang telah dibuat pemerintah dan merumuskan aturan, guna melanjutkan pemilihan serentak tahun 2020 dengan protokol kesehatan.
"Oleh karena itu, Keputusan Pemerintah RI yang telah dibuat untuk dasar bahwa tidak ada satu pun pihak yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir. Sementara proses ketatanegaraan pemerintah daerah harus berjalan normal dengan pemerintah yang definitif," terang Mahfud MD.
"Untuk itu, anggaran APBD untuk pilkada harus segera dicairkan untuk keperluan melanjutkan kegiatan tahapan pemilihan, serta pemerintah daerah diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga kondusivitas wilayah selama pelaksanaan tahapan pemilihan," jelas Mahfud MD. (ard/par/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
