DPRD Jatim Usul Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Surabaya Raya menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut dia, kalau tidak ada sanksi hukum atau denda yang tegas, dikhawatirkan kasus baru Covid-19 di Surabaya Raya tidak terkendali, karena angka penularan saat ini masih tinggi yakni 1,2.

"Kalau pengen efektif harus seperti itu dan ditegasi. Kalau tidak tegas, bisa nambah makin banyak (kasus baru Covid-19)," kata Hartoyo, Kamis (11/6).

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

Politikus Partai Demokrat itu berharap agar aturan tegas itu segera diterbitkan, karena laju penularan virus Covid-19 cukup cepat. Dikatakan Hartoyo, aturan tersebut tidak harus menunggu Perda, karena memerlukan kajian dan sebagainya.

"Semua diatur dalam Perwali, atau Perda Covid. Kalau memang Perda lama mungkin bisa keputusan saja Kabupaten/Kota yang tegas. Misalkan kalau perjalanan tidak pakai masker harus ada sanksinya," tandasnya.

Hartoyo menyadari, kebijakan pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih terlalu dini diberlakukan. Akan tetapi, kondisi perekonomian masyarakat juga sangat terpuruk apabila kebijakan itu tidak diakhiri, karena mereka akan kesulitan untuk bekerja. Di satu sisi, kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan subisidi kepada masyarakat juga sangat terbatas.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945

"Apakah itu PSBB itu kewenangan Kabupaten/Kota mengusulkan. Provinsi tergantung dari kabupaten/kota, apakah sudah layak new normal, apakah dia mampu memberikan kompensasi ketika menyuruh orang di rumah. Kabupaten/Kota tetap memperhitungkan dampak ekonomi. Solusinya itu new normal, tetapi harus ada aturan tegas," pungkasnya. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News