Dianggap Hanya Menghambat Program, Warga Desa Roomo Demo Minta Bupati Gresik Bubarkan BPD

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan warga Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menggelar aksi demo di halaman kantor pemkab setempat, Selasa (7/7). Mereka mendesak Bupati Gresik Sambari Halim Radianto membubarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPB).

Selamet Uman, salah satu perwakilan massa, mengatakan pihaknya menyampaikan tuntutan tersebut karena selama ini Kepala BPD Roomo Nur Hasyim bersama anggotanya telah memboikot program-program desa. Tak satu pun program yang diusulkan oleh Kepala Desa (Kades) bisa terealisasi.

"Kondisi ini berdampak terhadap dana bantuan keuangan (BKU) dari Pemkab Gresik berupa dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tak bisa cair. Sehingga, semua program desa berhenti. Kami minta agar BPD Roomo dibubarkan," ujar Selamet Uman.

Dikatakan dia, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dampak pandemik Covid-19 juga tak cair karena BPD tak mau teken. "Sehingga, warga penerima manfaat tak bisa menerima BLT DD," ungkap mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Roomo ini.

Menurut dia, kondisi keuangan Desa Roomo sangat memprihatinkan selama enam bulan terakhir ini. "Untuk membayar tagihan listrik dari PLN tak bisa. Sambungan listrik ke balai desa berkali-kali diputus, disegel lantaran tak bisa membayar," ungkapnya.

Khudlori, warga Desa Roomo lainnya mengungkapkan, saat ini masyarakat terpaksa iuran untuk memenuhi kebutuhan. "Perangkat juga tak dibayar lantaran tak ada uang," keluhnya.

"Kondisi ini karena ulah Ketua BPD Nur Hasyim dan kawan-kawan. Untuk itu, saya minta Ketua BPD Nur Hasyim dan anggota BPD dibubarkan. Kami minta segera SK pergantian antarwaktu (PAW) diterbitkan," tuntutnya.

Ia mengungkapkan bahwa pihak Pemdes Romo sudah pernah mengajukan surat PAW untuk Ketua BPD Roomo Nur Hasyim dan anggota kepada Bupati pada 15 April 2020. "Kami minta segera diterbitkan SK pencabutan BPD lama. Dan terbitkan SK BPD baru," katanya.

Senada disampaikan H. Likan, warga lainnya. Ia mengatakan bahwa selama ini BPD justru minta anggaran yang dinilainya tak masuk akal. Ia mencontohkan permintaan BPD, yakni berupa anggaran kinerja Rp 45 juta, dan anggaran perjalanan dinas Rp 65 juta.

Sejumlah perwakilan massa kemudian ditemui Wabup Moh. Qosim, Kepala DPMD Malahatul Farda, dan Kepala Kantor Kesbangpol Darman.

Wabup meminta waktu untuk mempelajari tuntutan pendemo. "Kami minta waktu. Sebab, untuk menyelesaikan persoalaan ini butuh tabayyun (klarifikasi) pihak-pihak terkait. Baik dengan Ketua BPD Roomo Nur Hasyim, Kades, Camat Manyar dan pihak terkait," ujar Wabup.

.Kami butuh waktu. Jangan sampai dianggap dholim memutuskan persoalan ini, terlebih akan muncul gugatan. Ini yang tak kami kehendaki," terangnya.

Wabup berjanji akan secepatnya menuntaskan persoalan tersebut. "Kami minta waktu. Saya siap mengawal," pungkasnya.

Sementara Ketua BPD Roomo Manyar, Nur Hasyim belum memberikan klarifikasi terkait tuntutan warga Roomo tersebut. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News