BangsaOnline-Komisi
Pemberantasan Korupsi mempertanyakan peran Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) dalam penyaringan calon Kapolri yang membuat Presiden Joko Widodo
menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal.
Terpilihnya bekas ajudan Megawati
Soekarnoputri menuai reaksi keras dari elemen masyarakat lantaran dinilai
dipaksakan menjadi pemimpin lembaga penegak hukum, meski telah ditetapkan
sebagai tersangka pemilik rekening gendut.
Sebagai mantan anggota Kompolnas, Wakil Ketua
KPK Adnan Pandu Praja menilai ada yang tidak beres dalam proses pencalonan Budi
Gunawan. Adnan menganggap Kompolnas tidak menjalankan tugasnya dengan benar
lantaran ada bagian prosedur yang menimbulkan pertanyaan di benaknya.
"Ada yang perlu diklarifikasi dan belum clear dari Kompolnas. Ini perlu
penjelasan," kata Adnan saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Kamis
(15/1).
Menurut Adnan, Kompolnas merupakan pihak yang
punya peran dalam pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri. Masuknya Budi
Gunawan dalam bursa calon Kapolri menimbulkan pertanyaan besar, lantaran nama
dia sudah masuk dalam dugaan pemilik rekening gendut sejak 2010.
"Kita semua perlu tahun
pertimbangan-pertimbangan itu. Hal ini penting agar tidak menjadi preseden
buruk ke depannya," ujar Adnan.
Adnan mengaku telah berusaha membangun
pembaruan tradisi ketika dia menjabat sebagai anggota Kompolnas. Setiap calon
Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas akan diberitahukan kepada KPK dan
Kejaksaan Agung melalui surat.
"Apakah Kompolnas sekarang sudah
melakukan itu? Anggaplah ini pembelajaran. Jangan sampai kejadian ini terulang
dalam pemilihan Kapolri selanjutnya," ujar Adnan.
Kini
bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden masih berkenan
Budi jadi Kapolri, maka dia tinggal melantiknya. Namun Presiden juga berhak
untuk tak melantik Budi menggantikan Jenderal Sutarman.
Menurut pengamat politik Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Andar Nubowo, ini adalah ajang pembuktian
Jokowi apakah Presiden rakyat atau hanya petugas partai. Jika memang Jokowi
tetap melantik Budi, Andar menilai bahwa Jokowi lebih mementingkan kepentingan
elite partai yang mendukungnya.
Namun jika ia memilih untuk tak melantik Budi,
ini menandakan Jokowi mendengar suara masyarakat yang tak menghendaki Budi jadi
Kapolri.
"Kalau Jokowi tetap melantik berarti ia
tidak tegas dan berani karena lebih mempertimbangkan elite politik di belakang BG
(Budi Gunawan) dibandingkan kepentingan rekyat," kata Andar kepada CNN
Indonesia, Kamis (15/1).
Jika nekat melantik Budi, Jokowi menurut Andar
akan kehilangan kepercayaan rakyat yang mayoritas memilihnya pada pilpres lalu.
Selain itu, Jokowi akan dinilai melakukan demoralisasi terhadap kewenangan
Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menetapkan Budi sebagai tersangka.
Namun jika dengan tegas enggan melantik,
Jokowi bakal berhadapan mereka yang punya kepentingan dengan naiknya Budi
sebagai Kapolri. Namun Andar mengatakan Jokowi tak perlu khawatir karena
dukungan rakyat lebih pentin.
Saat ini Jokowi masih mempertimbangkan untuk
melantik Budi atau tidak setelah paripurna menerima pencalonan Budi sebagai
Kapolri. Andar menilai peluanganya masih sama besar.
Direktur Eksekutif Indosrategi itu Jokowi
seharusnya bergerak cepat membatalkan pencalonan Budi sebelum proses di DPR
berlangsung. Ditetapkannya Budi dalam paripurna DPR membuat Jokowi tersudut di
dua pilihan yang sama sulitnya.
Budi Gunawan adalah calon tunggal yang
diajukan Jokowi untuk jadi Kapolri. Budi dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP
Megawati Sukarnoputri. Mantan Kapolda Bali ini pernah menjadi ajudan
Megawati saat jadi Presiden RI.
Namun pencalonan Budi dikritik oleh
sejumlah pihak lantaran keterkaitan Budi dengan rekening yang
mencurigakan. Terbukti KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka tindak
pidana korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Polri.
Namun meski jadi tersangka, Komisi III tetap
menggelar uji kepatutan dan kelayakan hingga nama Budi lolos dan disahkan
dalam rapat paripurna tadi pagi.
Baca Juga: Polsek Prajurit Kulon Ikuti Peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News