Komisi E Janji Kawal Aspirasi Aliansi BEM PTS Soal SPP

"Informasi yang kami terima, Kementerian dan Dirjen Dikti sudah memberikan bantuan kepada Rektorat, namun terjadi miskomunikasi karena mahasiswa belum diberitahu Rektorat atau Kampus. Makanya audensi ini tadi juga jadi klarifikasi," beber HPL, sapaan akrabnya.

Informasi yang diterima DPRD Jatim ada sekitar 27 ribu mahasiswa di Jawa Timur yang menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa beasiswa. Namun dari pihak Aliansi BEM mahasiswa yang terdampak pandemi ada sekitar 10 ribu-an.

"Antar Kampus atau Perguruan Tinggi kan berbeda-beda kuotanya, makanya di sinilah perlunya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah, Kampus, dan Mahasiswa. Kita akan upayakan ikut mengawal agar persoalan ini segera terselesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM PTS Jatim, Muhammad Riski Rama Duta mengatakan bahwa anggaran percepatan penanganan Covid-19 dari APBD Jatim sebesar Rp 2,3 triliun sangat diharapkan juga bisa menyasar bidang pendidikan, khususnya melalui stimulus jaring pengaman sosial di sektor pendidikan.

"Jaring pengaman sosial di sektor pendidikan juga harus dilakukan percepatan seperti penularan Covid-19 agar jaminan keberlangsungan pendidikan khususnya mahasiswa bisa dirasakan manfaatnya," kata Riski.

Dijelaskan Riski, munculnya persoalan ini dipicu karena tidak adanya relaksasi SPP di perguruan tinggi (kampus). Padahal selama pandemi, biaya operasional perkuliahan juga meningkat, sehingga kebutuhan kuota internet gratis sangat diharapkan.

"Kami berharap Kemendes PDTT bisa memperluas kembali akses free wifi gratis di Desa-desa dan Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan sosial kepada Mahasiswa secara merata," ungkap koordinator BEM Malang Raya ini. (mdr/ian)