Ketua DPRD Gresik Pertanyakan Belum Cairnya BLT JPS Jilid II dan III

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani berang karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) program Jaring Pengaman Sosial (JPS) jilid II dan III untuk warga terdampak pandemik Covid-19 belum juga cair hingga akhir bulan Juli ini.

Padahal, seharusnya bulan Juli ini sudah pencairan BLT JPS terakhir atau jilid III setelah DPRD menetapan realokasi dan refocusing APBD 2020 sebesar 298 miliar untuk penanganan dampak pandemik Covid-19.

Baca Juga: Bupati Gresik Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Ketua PDIP Gresik: DPP Perintahkan Tegak Lurus

"Dari total anggaran realokasi dan refocusing Rp 298 miliar itu, ada alokasi Rp 210 miliar untuk BLT JPS diperuntukkan bagi 116 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) di 256 desa dan kelurahan di 18 kecamatan se Kabupaten Gresik. Anggaran BLT sebesar itu diperuntukkan tiga, yaitu bulan Mei, Juni dan Juli. Seharusnya, bulan Juli ini sudah klir, cair semua. Nyatanya baru BLT tahap I yang cair untuk bulan Mei," ungkap Fandi Akhmad Yani kepada BANGSAONLINE.com, Senin (27/7).

Menurut Gus Yani, BLT JPS sebesar Rp 600 ribu untuk masing-masing KPM itu bertujuan meringankan beban masyarakat di saat perekonomian mereka terseok akibat tampak pandemik Covid-19.

"Filosofi DPRD bantuan berupa tunai itu diberikan agar bisa membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian di desa-desa yang sedang lesu dampak Covid," jelasnya.

Baca Juga: Bupati Gresik Ikut Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Anha: Dia Bupati Golkar

Karena itu, Gus Yani berharap pencairan BLT bisa tepat waktu. "Dari awal-awal marak Covid-19 sampai ada istilah new normal, pencairan BLT JPS Rp 600 ribu per bulan baru cair untuk satu bulan. Ini warga yang terdampak sudah kesal menunggu. Mengapa cairnya bisa molor hampir dua bulan? Warga yang terdampak pandemik Covid-19 harus menunggu sampai kapan? Kami sudah merumuskan bantuan itu, tapi Pemkab kerjanya lambat. Kami minta BLT yang masih sisa 2 bulan cepat dicairkan," pintanya.

Sementara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa, juga mengaku sangat kecewa dengan kinerja eksekutif yang lamban dalam pencairan BLT JPS dampak Covid-19.

"Ini sudah akhir bulan Juli dan mau masuk bulan Agustus. Tetapi, BLT JPS baru cair satu bulan saja. Seharusnya, sudah pencairan yang ketiga, tetapi baru dicairkan hanya sekali," kata Musa.

Baca Juga: Digelar 26 Februari, Tempat Pelantikan Gus Yani-Bu Min Tunggu Hasil Rapat dengan Gubernur

Menurut Musa, berdasarkan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bahwa Tim Anggaran (Timang) Pemkab sudah menyiapkan dana untuk penyaluran BLT JPS tersebut.

"Seharusnya tak ada alasan bagi Pemkab Gresik untuk tak mencairkan BLT JPS kalau anggaran sudah siap. Apalagi, BLT JPS sesuai kesepakatan DPRD dan Pemkab diberikan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Mei hingga Juli. Namun kenyataannya, baru dicairkan sebulan. Alasannya pemkab selalu klasik. Ada desa yang masih belum beres dalam melakukan pendataan. Semestinya ditinggal saja dulu bagi desa yang belum siap. Nanti menyusul, biar tak lama-lama menunggu desa yang datanya sudah klir," terangnya.

"Makanya, kami sangat kesal dengan kinerja Pemkab Gresik. Apa BLT dicairkan sebelum hari H pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2020," pungkas Musa dengan nada kesal. (hud)

Baca Juga: PDIP Gresik Gelar Tasyakuran Jelang Pelantikan Gus Yani - Bu Min 17 Februari Mendatang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News