Selasa, 20 Oktober 2020 12:45

Jelang Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan

Kamis, 27 Agustus 2020 15:52 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Rochmad Saiful Aris
Jelang Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan
dr. Rasyid Salim, Sp.Kj., Narasumber dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) saat memberikan sosialisasi.

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Menjelang pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 pada tanggal 4 hingga 6 September mendatang, KPU Kabupaten Mojokerto menggelar sosialisasi standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika di Hotel Grand Wizt Trawas Mojokerto, Kamis 27 Agustus 2020.

Acara ini dihadiri Ketua KPU Mojokerto yang diwakili Divisi Teknik Achmad Arif, S.E., Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris F Asad, narasumber dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Jawa Timur dr. Rasyid Salim, Sp.Kj., Kepala BNN Mojokerto Kota AKBP Suharsih, Himpunan Psikologi Indonesia Ilham Nur Alfian, dan perwakilan pengurus partai politik yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Partai.

Achmad Arif mengatakan, kegiatan ini untuk menyosialisasikan terkait standar pemeriksaan kesehatan setelah bakal calon mendaftarkan diri pada 4-6 September/ "Tanggal 8 dan 9 September 2020 bakal calon akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya," jelasnya.

Sementara itu, dr. Rasyid Salim menjelaskan pemeriksaan terhadap bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati meliputi jasmani, kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sedangkan tim terdiri dari dokter ahli, psikolog, dan BNN.

"Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan Narkoba landasan hukum yang diterapkan yakni UU No 10 tahun 2016," tandasnya.

Selanjutnya AKBP Suharsi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan ini juga untuk memastikan bakal calon kepala daerah bebas dari penyalahgunaan Narkotika.

"Saat melakukan tes urine nanti, apabila bakal calonnya perempuan saat pengambilan urine di kamar mandi wajib didampingi petugas dari BNN perempuan. Begitu juga apabila bakal calonnya laki-laki juga harus didampingi oleh petugas laki-laki," katanya.

"Hal ini untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah. Sebab pernah terjadi, ketika BNN meminta hasil urine, ternyata sudah ada yang membawa urine diselipkan di celana dalam," ungkapnya. (ris/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Senin, 19 Oktober 2020 22:35 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Kediri ternyata memiliki air terjun yang luar biasa indahnya. Namanya Air Terjun Ngleyangan. Sayangnya, untuk mencapai air terjun yang konon pernah dijadikan tempat bertapa Raja Kediri itu, sangat sulit ...
Senin, 12 Oktober 2020 19:15 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta para kepala daerah meniru Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dalam menangani Covid-19. Dua provinsi tersebut – menurut Jokowi - mampu menekan angka kasus Covid-19."Saya mencata...
Senin, 28 September 2020 22:43 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*32. waidhrib lahum matsalan rajulayni ja’alnaa li-ahadihimaa jannatayni min a’naabin wahafafnaahumaa binakhlin waja’alnaa baynahumaa zar’aanDan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, dua...
Sabtu, 17 Oktober 2020 14:42 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...