BangsaOnline-Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi
SP enggan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto.
"Biar publik yang menilai apakah pantas Menkopolhukam menyatakan seperti itu?" terang Johan saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).
Menteri
Tedjo sebelumnya menilai jika KPK tak ikut membuat sejuk suasana
polemik pasca Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan
ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Tedjo mengimbau
supaya semua pihak untuk bisa menjernihkan suasana dan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang provokatif. Tedjo menilai aksi masyarakat sipil
di gedung KPK sebagai salah satu bentuk tindakan yang menyalahi aturan.
"Publik
datang ke KPK karena dengar pak Bambang ditangkap. Kami tetap
menjalankan tugas-tugas kami. Bukan karena ada yang jadi tersangka, kami
mundur dan tidak bekerja, saya rasa tidak. Terus kerja sampai batas
kami bisa bekerja," terang Johan.
Hubungan KPK dan Polri seperti
memanas ketika komisi antirasuah menetapkan tersangka penerima
gratifikasi dan hibah saat pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan
sebagai Kapolri pada selasa (13/1).
Sehari kemudian, beredar
foto-foto mesra seorang pria mirip Abraham Samad, yang sedang bermesraan
dengan seorang perempuan yang mirip Puteri Indonesia 2014. Hal itu
tegas dibantah KPK dan meneruskan proses pemeriksaan atas Budi Gunawan
dengan memanggil saksi dari kepolisian. Perseteruan memuncak dengan
penangkapan serta penetapan tersangka Bambang Widjojanto oleh Bareskrim
Polri.
Dukungan publik pun mengalir ke lembaga superbody. Mereka mendesak agar tidak ada kriminalisasi terhadap KPK.
Tedjo
menyesalkan adanya aksi yang bertujuan untuk menggerakan massa. Hal
tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap yang kekanak-kanakan.
"Jangan
membakar massa, membakar rakyat kita ini, tidak boleh seperti itu, itu
suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan," kata Tedjo di Istana
Negara.
Tedjo mengklaim, Presiden Joko Widodo justru berniat untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.
"Kami
akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save
KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu,
tapi dua-duanya kita selamatkan," ucap Tedjo. [ian]
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News