Golkar Anggap Menteri Tedjo Komentar tapi Tak Tahu Permasalahan

Menko Polhukam Tedjo ‎Edhy Purdijatno membuat pernyataan yang menuai kritik keras karena menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas. Partai Golkar turut menyesalkan komentar 'blunder' sekelas menko tersebut.

"Itu sangat kita sayangkan pernyataan seperti‎ itu (menyebut) rakyat nggak jelas. Saya rasa yang hadir di KPK jelas. Ada tokoh dan mereka punya pengikut," kata juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya di sela acara Golkar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Tantowi ‎menuturkan bukan kali ini saja Menko Tedjo membuat pernyataan yang kontraproduktif, sebelumnya terkait konflik Golkar juga Tedjo sempat mewanti-wanti pelaksanaan Munas di Bali. Namun nyatanya Munas kubu Ical itu berlangsung lancar dan aman.

"Memang publik punya catatan dengan pernyataan yang sering disampaikan Menkopolhukam. Nuansanya sering terburu-buru, tidak mengetahui permasalahan dan mengeneralisir. Itu bahaya," ujar anggota komisi I DPr itu..

Tantowi lalu mempertanyakan pola koordinasi menteri dengan Presiden dengan isu ketegangan Polri dan KPK yang memanas. "Ini tugas besar Presiden bagaimana koordinasi dengan menteri di bawahnya, agar tidak kontraproduktif dan tidak bertentangan dengan presiden," kritik Tantowi.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mukhtar juga mengkritisi pernyataan Tedjo. Menurut dia, pernyataan itu tidak mencerminkan seorang negarawan.

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi

"Syarat sebagai menteri adalah seorang negarawan yang paham bagaimana menenangkan publik. Dengan mengatakan rakyat tidak jelas itu tidak mencerminkan seorang Menkopolhukam dan negarawan," ujarnya, Minggu (25/01/2015).

Zaenal Arifin menuturkan seorang Menkopolhukam seharusnya paham bagaimana menenangkan publik bukan justru memperkeruh suasana. Dengan mengatakan komentar seperti itu, artinya Dia tidak paham dengan tugas seorang Menkopolhukam.

"Kata-kata rakyat tidak jelas itu sama saja merendahkan publik," tegasnya.

Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK

Bagaimana bisa mengatakan rakyat yang tidak jelas, lanjutnya, jika yang datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan adalah para profesor, akademisi, seniman, budayawan dan jaringan masyarakat sipil.

Kata-kata rakyat tidak jelas itu imbuhnya menunjukan Menkopolhukan tidak mengetahui tugas dan fungsinya.

"Bagaimana tokoh-tokoh seperti itu dikatakan tidak jelas. Jangan-jangan Dia (Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto) yang tidak jelas, atau mari kita rame-rame belikan kacamata," ucapnya.

Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

Seperti diberitakan sebelumnya, Para akademisi dari perwakilan Perguruan tinggi di Yogyakarta, mahasiswa serta aktivis anti korupsi hari ini Minggu (25/01/2015) bersama-sama mengelar pernyataan sikap di Balairung Universitas Gajah Mada (UGM). Peryataan sikap ini terkait perseteruan antara KPK dan Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News