Tantowi Yahya. Foto: beritasatu.com
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membuat pernyataan yang menuai
kritik keras karena menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas.
Partai Golkar turut menyesalkan komentar 'blunder' sekelas menko
tersebut.
"Itu sangat kita sayangkan pernyataan seperti itu
(menyebut) rakyat nggak jelas. Saya rasa yang hadir di KPK jelas. Ada
tokoh dan mereka punya pengikut," kata juru bicara Partai Golkar Tantowi
Yahya di sela acara Golkar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta,
Minggu (25/1/2015).
Tantowi menuturkan bukan kali ini saja Menko
Tedjo membuat pernyataan yang kontraproduktif, sebelumnya terkait
konflik Golkar juga Tedjo sempat mewanti-wanti pelaksanaan Munas di
Bali. Namun nyatanya Munas kubu Ical itu berlangsung lancar dan aman.
"Memang
publik punya catatan dengan pernyataan yang sering disampaikan
Menkopolhukam. Nuansanya sering terburu-buru, tidak mengetahui
permasalahan dan mengeneralisir. Itu bahaya," ujar anggota komisi I DPr
itu..
Tantowi lalu mempertanyakan pola koordinasi menteri dengan
Presiden dengan isu ketegangan Polri dan KPK yang memanas. "Ini tugas
besar Presiden bagaimana koordinasi dengan menteri di bawahnya, agar
tidak kontraproduktif dan tidak bertentangan dengan presiden," kritik
Tantowi.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mukhtar juga mengkritisi pernyataan Tedjo. Menurut dia, pernyataan itu tidak mencerminkan seorang negarawan.
"Syarat sebagai menteri adalah seorang negarawan yang paham bagaimana menenangkan publik. Dengan mengatakan rakyat tidak jelas itu tidak mencerminkan seorang Menkopolhukam dan negarawan," ujarnya, Minggu (25/01/2015).
Zaenal Arifin menuturkan seorang Menkopolhukam seharusnya paham bagaimana menenangkan publik bukan justru memperkeruh suasana. Dengan mengatakan komentar seperti itu, artinya Dia tidak paham dengan tugas seorang Menkopolhukam.
"Kata-kata rakyat tidak jelas itu sama saja merendahkan publik," tegasnya.
Bagaimana bisa mengatakan rakyat yang tidak jelas, lanjutnya, jika yang datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan adalah para profesor, akademisi, seniman, budayawan dan jaringan masyarakat sipil.
Kata-kata rakyat tidak jelas itu imbuhnya menunjukan Menkopolhukan tidak mengetahui tugas dan fungsinya.
"Bagaimana tokoh-tokoh seperti itu dikatakan tidak jelas. Jangan-jangan Dia (Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto) yang tidak jelas, atau mari kita rame-rame belikan kacamata," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Para akademisi dari perwakilan Perguruan tinggi di Yogyakarta, mahasiswa serta aktivis anti korupsi hari ini Minggu (25/01/2015) bersama-sama mengelar pernyataan sikap di Balairung Universitas Gajah Mada (UGM). Peryataan sikap ini terkait perseteruan antara KPK dan Polri.
