Sudarsono Rahman. foto: ist/ bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para calon bupati dan wali kota beserta para wakil mereka yang mendapat rekom partai politik telah selesai mendaftarkan diri ke KPU. Mereka dipastikan bertarung di pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Di Jawa Timur saja terdapat 19 kabupaten dan kota yang menggelar pilkada.
Namun di balik gegap gempita pencalonan ke KPU itu banyak sekali calon bupati dan wali kota jatuh bergelimpangan karena tak mendapat rekom dari partai politik. Kenapa? Jawabannya tentu saja karena harga rekom itu sangat mahal.
Lalu berapa harga rekom calon bupati atau calon wali kota? Ternyata bervariasi. Menurut sumber BANGSAONLINE.com, ada parpol yang mematok mahar politik sesuai jumlah kursi DPRD yang dimiliki partai tersebut.
“Per kursi DPRD minta Rp 1 miliar,” tutur sumber BANGSAONLINE.com yang salah satu keluarganya kini melenggang sebagai kandidat.
“Jadi kalau partai X misalnya punya 10 kursi di daerah pemilihan tersebut, ya berarti Rp 10 miliar,” tuturnya. “Itu baru satu partai. Partai lainnya?,” katanya lagi.
Karena itu, tutur sumber itu lagi, seorang calon bupati panik luar biasa menghadapi mahar politik itu. Banyak sekali cabup kemudian cari utangan ke mana-mana untuk melunasi mahar politik itu.
“Kalau gak segera dilunasi, pengurus partai itu mengancam, rekomnya mau dikasihkan ke calon lain,” tuturnya lagi. Apa gak pusing? Untung ia punya uang sehingga keluarganya yang kini jadi kandidat mendapat rekom beberapa partai.
Sudarsono Rahman, mantan Ketua Nasdem Kota Surabaya, membenarkan mahar politik untuk cabup dan cawali memang mencapai miliaran. Tapi, kata dia, tak sampai Rp 1 miliar per kursi DPRD. Menurut dia, masih bisa dinego.
“Kalau toh ada mahar tapi gak sampek segitulah,” kata Cak Dar, panggilan Sudarsono Rahman kepada BANGSAONLINE.com, Senin (7/9/2020) malam.
