Ini Penjelasan Menteri Tedjo Soal Pendukung KPK Rakyat Tak Jelas

BangsaOnline-Ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan pendukung KPK merupakan rakyat yang tidak jelas mendapat kecaman banyak pihak. Komentar Menteri Tedjo tersebut dianggap justru memperkeruh situasi di tengah memanasnya hubungan antara KPK dan Polri.

Apa yang disampaikan menteri dari Politisi NasDem itu dinilai tak layak diucapkan oleh pejabat negara. Yang mana banyak pihak lagi mencari cara dan solusi agar hubungan antara KPK dan Polri tetap berjalan harmonis demi penegakan hukum. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah mengkaji menyelesaikan huru hara antara KPK dan Polri itu.

Mendapatkan kecaman dan disalahkan banyak orang, Menteri Tedjo berusaha melakukan pembelaan diri. Apa yang dia sampaikan diyakini tidak ada yang salah sehingga dirinya tidak perlu minta maaf atas pernyataannya.

Berikut pembelaan dari Menteri Tedjo kepada merdeka.com, Minggu (25/1) melalui pesan singkat terkait pernyataan bahwa pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas:

"Ini saya beri tau yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri & Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri & KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK & Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat... rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri...," jelas Menteri Tedjo.

"Kita perlu menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dlm melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku. Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. Lembaga penegak hukum KPK, Polri & Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi & saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen "Save KPK, Save Polri, Save NKRI". Hadir dampingi Presiden: Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri," lanjutnya.

"Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Didalam Negara Demokrasi tidak ada satu Lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutup Menteri Tedjo.

Sementara Partai NasDem meminta Menko Tedjo segera mengklarifikasi pernyataannya.

"Soal pernyataan Menko saya ngga bisa beri penjelasan karena saya tidak tahu apa alasan Pak Tedjo. Tetapi sebaiknya Pak Tejdo klarifikasi atau langsung ditanyakan apa latar belakangnya," kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella saat dihubungi, Minggu (25/1/2015).

Tapi Rio menduga pernyataan Tedjo dimaksudkan agar tidak ada aksi penyusupan kelompok yang berkepentingan pada aksi #SaveKPK. Sebab keadaan KPK-Polri pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, semakin panas dan rawan dimanfaatkan untuk membenturkan kedua lembaga.

"Mungkin Pak Tejdo khawatir ada kepentingan lain untuk adu domba," sambungnya.

Karena itu semua pihak sambung Rio harus menahan diri, tidak melempar pernyataan pedas yang malah memperkeruh situasi. Anggota Komisi III DPR ini menegaskan perlindungan terhadap lembaga penegakan hukum yakni Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus seimbang.

"Tentu kita harapkan tidak ada proses pelemahan di kedua lembaga, kita butuh Polri dan kita butuh KPK dan oleh karena itu apa-apa langkah-langkah yang dilakukan presiden tepat. Tidak boleh ada lembaga kehilangan muka terhadap lembaga lain, tidak boleh hanya satu saja yang dikuatkan, ini penting," tegas dia.

Menko Tedjo melontarkan pernyataan sindiran kepada pendukung KPK saat diminta tanggapan terkait banyaknya kritik atas sikap Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News