Bupati Fadeli saat sambutan penetapan KUA PPAS APBD Lamongan 2021.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemulihan ekonomi lokal akibat wabah Covid-19 menjadi perhatian khusus di Kabupaten Lamongan. Itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 untuk menetapan program prioritas.
Pada Rapat Paripurna yang digelar Rabu (28/10), Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan program prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi akibat dampak Covid-19. Program tersebut di antaranya yaitu peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, yakni dengan jalan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan.
Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK
Lanjut Fadeli, pihaknya juga akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur dalam upaya penguatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
Adapun struktur APBD tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.929.842.199.720,48. Sedangkan untuk belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2.938.342.199.720,48. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan defisit sebesar Rp 8.5 miliar yang akan ditutup dari sisi pembiayaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dari pemerintah dalam penyususnan KUA-PPAS APBD 2021. Ghofur menekankan seluruh OPD untuk segera menetapkan program perencanaan secara cepat dan cermat.
Baca Juga: Kepala DPMD Lamongan Sebut Keberadaan BUMDes Harus Libatkan Tokoh dan Masyarakat
“Diharapkan program yang ditetapkan pada tahun 2021 memperhatikan urgensi dan skala prioritas, agar sesuai dengan pembangunan provinsi maupun nasional,” tuturnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
