Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran OPD Pemkab Lamongan Masih 62 Persen

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Menjelang akhir tahun, serapan anggaran pada APBD 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan masih rendah. Hingga memasuki November 2020 ini, anggaran yang terserap baru 62 persen. Dengan begitu, hingga kini masih ada anggaran yang masih ngendon.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lamongan, Sulastri mengatakan, memasuki semester akhir, serapan anggaran masih di angka 62 persen.

Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK

"Meski masih tergolong rendah, tetapi pada akhir bulan Desember mendatang dipastikan sudah sampai 95 persen," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Dijelaskannya, untuk memenuhi target tersebut pihaknya memerintahkan OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, Sulastri juga mendesak mereka membuat prognosis dengan membuat timeline untuk dilakukan evaluasi kembali.

Dari hasil evaluasi, dikatakannya, memang ada sejumlah kendala yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Di antaranya, regulasi yang sering berubah-ubah.

Baca Juga: Kepala DPMD Lamongan Sebut Keberadaan BUMDes Harus Libatkan Tokoh dan Masyarakat

"Bayangkan saja, sehari peraturan yang berubah hingga 3-5 kali, ini yang membuat kita pusing," katanya.

Meskipun tergolong masih rendah, tetapi Sulastri optimistis di akhir tahun nanti target serapan anggaran sebesar 95 persen bisa tercapai. Sebab, biasanya pada November, penyerapan langsung melejit karena baru proses pencairan.

"Insya Allah, karena pada umumnya ini terjadi pada kegiatan fisik yang cukup besar. Kalau nonfisik masih aman," katanya.

Baca Juga: Pimpin Apel Peringatan HSN 2024, Plh Bupati Lamongan Ajak Santri Warisi Nilai-Nilai Luhur

Kendati demikian, dirinya tidak memaksakan kepada OPD jika memang tidak mampu memenuhi. Sebab, pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan, dan yang lebih ditekankannya adalah kualitas dari penggunaan anggaran tersebut.

"Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, jika tak mampu diserap, di Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) juga tidak masalah. Untuk apa serapan tinggi, tapi kualitas pengerjaan kita rendah," pungkasnya. (qom/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News