Hindari Klaster Pilkada, Gubernur Khofifah Minta Penyelenggara Pilkada Terapkan Prokes Berlapis

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta penyelenggara pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menerapkan protokol kesehatan berlapis.

Menurut Khofifah, pelonggaran terhadap protokol kesehatan, baik saat pencoblosan 9 Desember, penghitungan maupun pasca penghitungan seperti syukuran kemenangan yang kurang mematuhi protkes bisa memunculkan risiko serius yakni kemunculan klaster-klaster baru penularan virus corona (Covid-19).

“Kita semua harus sadar betul jika Covid-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih. Bahkan menurut saya harus berlapis,” ungkap Khofifah usai Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12).

Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi M. Dhofir, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, jajaran KPU Jatim, Bawaslu Jatim, beserta Pj. Bupati Sidoarjo Hudiono, dan jajaran Forkopimda Sidoarjo.

Khofifah mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan seperti 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan tetap harus terus dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada hanya tinggal hitungan jam.

Khofifah mengilustrasikan jika tahapan yang berlangsung mulai pagi hingga malam, maka penyelenggara harus memikirkan cara mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun. Tidak hanya itu, baik KPPS maupun tim panitia TPS termasuk seluruh saksi harus menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. Pun dengan ketersediaan masker yang harus dipersiapkan ekstra, mengingat idealnya masker diganti setiap 4 jam sekali.

“Apabila ada satu orang yang tidak terdeteksi dan menjadi OTG ketika bertemu dengan banyak orang ini akan sangat berbahaya. Puskesmas harus melakukan pelapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS. Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan Puskesmas saat Pilkada,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim akan mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan.

“Untuk masjid dan mushala, saya harap bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jam yang tercantum dalam.undangan memilih. Ingatkan pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah bersama jajaran forkopimda menyambangi sejumlah TPS untuk mengecek kelengkapan sarana dan prasarana. Termasuk di antaranya alur proses pencoblosan oleh masyarakat, mulai dari ruang tunggu hingga keluar TPS.

Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, pilkada dikatakan sukses ketika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, prokes bisa terjaga, dan pilkada berlangsung dengan tertib dan aman. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus mengedepankan sinergitas dan komunikasi yang baik antara KPU dan Bawaslu.

Sedangkan Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa TNI akan mem-backup Polri dengan mengerahkan pasukan sekitar 5.712 personil. Tak hanya itu, TNI juga telah memetakan area kerawanan, seperti di wilayah kepulauan yakni Masalembu dan Kangean.

“Kami sudah mengidentifikasi tingkat kerawanan terutama selisih suara yang tipis yang nantinya dapat menyebabkan kerawanan pasca Pilkada,” katanya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News