Sejumlah Kepala Daerah Warnai Kepengurusan DPW PKB Jatim Periode 2021-2026

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKB Jatim memilih Abdul Halim Iskandar sebagai ketua. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) itu kembali memimpin DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.

Selain mengukuhkan Ketua DPW PKB Jawa Timur, dalam muswil juga ditetapkan kepengurusan selama lima tahun ke depan. Pada posisi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim yakni KH Muhsin Ghozali (Tulungagung), dan Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jatim KH Syafik Rofi'i (Bangkalan).

Baca Juga: Khofifah-Emil Vs Marzuki-Risma, Serius atau Gertak Politik?

Sedangkan Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah, dan Bendahara Fauzan Fuadi. Ada juga nama-nama kepala daerah seperti Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Nganjuk Novi Rachman, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang menempati posisi Wakil Ketua DPW PKB Jatim.

"Dibantu yang gress adalah para bupati dan wakilnya yang terpilih dalam pilkada yang dilaksanakan pada Desember 2020 lalu. Mereka adalah, Wakil Bupati Kediri, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Wakil Bupati Trenggalek, Bupati Blitar, semuanya posisi wakil ketua, dan jajaran wakil sekretaris," ujar Anik, Senin (11/1/2021).

Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu yakin meskipun Halim Iskandar banyak di Jakarta menjalankan tugas sebagai menteri, tetap bisa mengomandoi PKB Jatim.

Baca Juga: PKB Siapkan Baddrut dan Thoriqul Haq Sebagai Bakal Calon Gubenur Jawa Timur 2024

"Sifatnya ketua fungsi koordinasi antara wakil ketua. Karenanya tidak menjadi hambatan, dan selama ini setahunan kita berproses tidak ada persoalan dan tidak mengurangi semangat bakti kita ke masyarakat," ungkapnya.

Anik menegaskan, partainya akan melaksanakan sistem yang disebutnya sebagai kolektif kolegial dengan memaksimalkan struktur partai. Dari 38 kabupaten/kota dibagi sejumlah zonasi yang kemudian dalam koordinasi wakil ketua.

"Jajaran wakil ketua nanti dibagi habis, baik pembidangan sampai sistem zonasi. 38 kabupaten/kota terbagi habis dalam beberapa zonasi yang sedang kita proses terkait aturan rigid. Kita akan lakukan kolektif kolegial, memanfaatkan jajaran wakil ketua untuk melakukan pembinaan ke masing-masing kabupaten/kota," pungkasnya. (mdr/ian)

Baca Juga: Turut Berduka, Muzammil Syafi'i Ceritakan Pengalaman Berjuang Bersama Cak Anam di Ansor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News