Joe Biden Dilantik, Muslim Boleh ke Amerika Serikat Lagi

WASHINGTON, DC, BANGSAONLINE.com - Joe Biden akhirnya resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46. Yang menarik, Biden langsung siap menandatangani sejumlah kebijakan eksekutif sekaligus membatalkan beberapa peraturan Donald Trump yang kontroversial.

"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini. Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika Serikat," tegas Biden, dikutip di Unilad, Kamis (21/1).

Salah satu kebijakan Trump adalah melarang Muslim dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS. Larangan itu diberlakukan sejak 2017.

Asosiasi Humanis Amerika Serikat menulis dalam Twitter resminya, "Larangan Muslim sudah berakhir! Setelah empat tahun melakukan advokasi yang dipimpin komunitas, Presiden Biden baru saja mencabut Larangan Muslim. Jutaan keluarga akan dipersatukan kembali. Ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Muslim dan sekutu!"

"Asosiasi Humanis Amerika Serikat bergabung dengan @MuslimAdvocates untuk menuntut Kongres meloloskan Undang-Undang NO BAN, sehingga Larangan Muslim tidak pernah terjadi lagi," sambungnya dengan menambahkan tagar #ByeBan.

Biden juga menghentikan pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, mengikat kembali Amerika Serikat ke Organisasi Kesehatan Dunia, serta meminta perpanjangan jeda pembayaran pinjaman pelajar.

Dia juga tergerak untuk melestarikan dan memperkuat perlindungan bagi Dreamers. Presiden juga telah memasang koordinator penanggulangan virus corona untuk mengawal peredaran vaksin, selain memperpanjang moratorium penggusuran di tengah pandemi yang terjadi saat ini.

"Ini akan menjadi yang pertama dari banyak keterlibatan yang akan kami lakukan di sini. Saya pikir dengan keadaan bangsa saat ini tidak ada waktu untuk disia-siakan. Segera mulai bekerja," katanya.

"Beberapa tindakan eksekutif yang akan saya tanda tangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis Covid-19 dan memerangi perubahan iklim dengan cara yang belum kami lakukan sejauh ini… jalan masih panjang. Ini hanyalah tindakan eksekutif. Tapi kami akan membutuhkan undang-undang untuk banyak hal yang akan kami lakukan," tegasnya. (tic/rol/lan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News