SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kinerja ekonomi Jawa Timur di tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,39 persen akibat pandemi Covid-19. Agar kinerjanya di tahun 2021 ini bisa kembali bergairah, maka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi belanja pemerintah.
"Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga sekarang masih berlangsung dan ini menjadi persoalan. Agar kinerja di awal tahun 2021 bisa kembali bergairah, maka yang harus dilakukan adalah percepatan realisasi belanja pemerintah. Kalau biasanya belanja pemerintah baru dilakukan di bulan ke-4 atau April, maka di tahun ini, proses tender harus dilakukan di bulan ini sehingga bulan Maret sudah bisa dimulai proses pengerjaan proyek," tegas Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga: Dampingi Presiden Cek Harga di Pasar, Pj. Gubernur Jatim Pastikan Harga Bapok Terkendali
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan agar daya beli tetap bisa terjaga. Apalagi untuk menggenjot sektor lain masih belum bisa dilakukan maksimal karena terkendala peraturan PPKM.
"Sektor konstruksi ini kan 100 persen tidak terpengaruh PPKM dan termasuk padat karya. Jika sektor ini bisa bergerak lebih cepat maka daya beli masyarakat bisa terdongkrak. Apalagi di bulan Desember 2020 kemarin pemerintah sudah melakukan pemetaan proyek prioritas dan DPRD Jatim juga sudah menyetujui upaya percepatan belanja pemerintah guna pemulihan ekonomi pasca-Covid-19," tambahnya.
Di sisi lain, ada beberapa sektor yang masih perlu untuk diberikan dukungan agar bisa bertahan, salah satunya adalah sektor pariwisata, hotel, dan restoran. Adik menegaskan bahwa sektor pariwisata, hotel, dan restoran sampai saat ini masih belum bisa bergerak. Bahkan okupansi hotel di Jatim rata-rata hanya mencapai 10 persen.
Baca Juga: Mampir ke Pusat Oleh-Oleh Bu Rudy, Khofifah Kagum dan Ajak Masyarkat Beli Produk UMKM Jatim
"Untuk itu, Kadin Jatim berharap pemerintah daerah setempat memberikan stimulus berupa keringanan pajak sepanjang tahun ini, kalau bisa ya ditiadakan dahulu di tahun ini karena mereka sangat kelimpungan," tambahnya.
Upaya ini diharapkan bisa membantu para pengusaha pariwisata untuk bisa mempertahankan bisnis mereka hingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan kembali.
Selain itu, Adik juga menyoroti tentang kelangkaan kontainer yang hingga kini masih dirasakan para eksportir. Akibat kelangkaan kontainer yang terjadi, maka biaya pengiriman mengalami kenaikan berkali lipat.
Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Bahas Peluang Kerja Sama dan Ajakan World Trade Conference dari Dubes Peru
"Ini juga yang menjadi salah satu penyebab ekspor kita di triwulan IV 2020 kemarin mengalami penurunan. Kontainer langka dan biayanya menjadi sangat mahal. Kadin berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik agar kinerja ekspor bisa kembali naik," kata Adik.
Terkait kinerja ekonomi di awal tahun ini, Adik menegaskan bahwa masih sangat berat. Dengan melihat realisasi kinerja ekonomi tahun 2020 yang minus 2,39 persen dan kondisi awal tahun yang masih diberlakukan kebijakan PPKM, maka dia memperkirakan ekonomi di awal 2021 masih akan mengalami kontraksi sekitar 1 persen. (nf/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News