SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen mengawal isu-isu kerakyatan melalui kepanjangantangan fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Pernyataan itu disampaikan Irwan Setiawan usai dilantik sebagai Ketua DPW PKS Jatim oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang dilakukan secara online.
Politikus PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu menyontohkan usulan pembebasan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diinisiasi PKS dalam Pemilu 2019. Menurut Irwan, aspirasi itu masih terus dikawal PKS, termasuk di Jatim.
Baca Juga: Bersama Ketua DPW PKS Jatim, Mas Dhito Panen Melon di Greenhouse Kandat
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri pada 21 Desember 2020 lalu. Dalam Pasal 7 PP tersebut, Jokowi menggratiskan biaya pembuatan SIM untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tidak mampu.
"PP 76 tahun 2020 yang baru diteken Presiden membuka peluang pembebasan biaya pembuatan SIM hingga 0 persen alias gratis. Khususnya untuk masyarakat miskin serta pelajar dan mahasiswa. Kita tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan karena menyangkut kemampuan keuangan negara. Yang jelas usulan kita diakomodir pemerintah. Tinggal kita tunggu pelaksanaannya," terang Irwan, Minggu (14/2/2021).
Anggota DPRD Jatim periode 2009-2019 ini mengungkapkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada kader PKS yang ada di parlemen untuk peka menangkap aspirasi rakyat. Karena itu, anggota parlemen diminta banyak turun ke bawah dan mendengar aspirasi rakyat.
Baca Juga: Ketua DPW PKS Jatim Roadshow Pemenangan Khofifah-Emil di Mataraman
Irwan juga meminta Fraksi PKS, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk memperjuangkan isu-isu kerakyatan yang populis. Karena itu, Fraksi PKS di parlemen wajib menerima setiap pengaduan atau aspirasi, baik yang datang dari rakyat maupun konstituen.
"Anggota Fraksi PKS harus selalu menerima aspirasi rakyat. Karena itu ruangan Fraksi PKS di parlemen terbuka terhadap rakyat yang datang. PKS harus bersama rakyat," ujar alumni FISIP Unair Surabaya ini.
Irwan mengungkapkan, dalam kepengurusan DPW PKS Jatim periode 2020 - 2025 diisi 33 persen kader perempuan, di antaranya Reni Astuti (Kabid Humas) dan Lilik Hendarwati (Bendahara). Reni Astuti adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, sedangkan Lilik adalah anggota DPRD Jatim.
Baca Juga: Bersama DPD PKS Pamekasan, Pasangan Tauhid Serap Keluhan Pedagang
Untuk posisis Sekretaris DPW PKS Jatim diisi oleh Pimpinan DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Ahmadi. Selain politisi senior, kepengurusan ini juga mengakomodir generasi milenial yang diwakili sosok Wawan Saktiawan yang dikenal sebagai Komika Stand Up Comedy.
"Kepengurusan DPW ini komplet, ada kader senior, perempuan, milenial, seniman, mau pun pengusaha. Kami optimis ini akan menjadi energi besar untuk menggerakkan mesin partai," pungkas Irwan. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News