Usai Dilantik, Kang Irwan Tegaskan PKS Jatim Komitmen Kawal Isu Kerakyatan

Usai Dilantik, Kang Irwan Tegaskan PKS Jatim Komitmen Kawal Isu Kerakyatan Irwan Setiawan, S. IP (tengah) Ketua DPW PKS Jatim periode 2020-2025 didampingi pengurus DPW yang baru dilantik saat memberikan keterangan pers di Surabaya. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Keadilan Sejahtera () berkomitmen mengawal isu-isu kerakyatan melalui kepanjangantangan fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Pernyataan itu disampaikan usai dilantik sebagai Ketua DPW Jatim oleh Presiden Ahmad Syaikhu yang dilakukan secara online.

Politikus yang akrab disapa Kang Irwan itu menyontohkan usulan pembebasan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diinisiasi dalam Pemilu 2019. Menurut Irwan, aspirasi itu masih terus dikawal , termasuk di Jatim.

Baca Juga: Bersama Ketua DPW PKS Jatim, Mas Dhito Panen Melon di Greenhouse Kandat

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri pada 21 Desember 2020 lalu. Dalam Pasal 7 PP tersebut, Jokowi menggratiskan biaya pembuatan SIM untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tidak mampu.

"PP 76 tahun 2020 yang baru diteken Presiden membuka peluang pembebasan biaya pembuatan SIM hingga 0 persen alias gratis. Khususnya untuk masyarakat miskin serta pelajar dan mahasiswa. Kita tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan karena menyangkut kemampuan keuangan negara. Yang jelas usulan kita diakomodir pemerintah. Tinggal kita tunggu pelaksanaannya," terang Irwan, Minggu (14/2/2021).

Anggota DPRD Jatim periode 2009-2019 ini mengungkapkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada kader yang ada di parlemen untuk peka menangkap aspirasi rakyat. Karena itu, anggota parlemen diminta banyak turun ke bawah dan mendengar aspirasi rakyat.

Baca Juga: Ketua DPW PKS Jatim Roadshow Pemenangan Khofifah-Emil di Mataraman

Irwan juga meminta Fraksi , baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk memperjuangkan isu-isu kerakyatan yang populis. Karena itu, Fraksi di parlemen wajib menerima setiap pengaduan atau aspirasi, baik yang datang dari rakyat maupun konstituen.

"Anggota Fraksi harus selalu menerima aspirasi rakyat. Karena itu ruangan Fraksi di parlemen terbuka terhadap rakyat yang datang. harus bersama rakyat," ujar alumni FISIP Unair Surabaya ini.

Irwan mengungkapkan, dalam kepengurusan DPW Jatim periode 2020 - 2025 diisi 33 persen kader perempuan, di antaranya Reni Astuti (Kabid Humas) dan Lilik Hendarwati (Bendahara). Reni Astuti adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, sedangkan Lilik adalah anggota DPRD Jatim.

Baca Juga: Bersama DPD PKS Pamekasan, Pasangan Tauhid Serap Keluhan Pedagang

Untuk posisis Sekretaris DPW Jatim diisi oleh Pimpinan DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Ahmadi. Selain politisi senior, kepengurusan ini juga mengakomodir generasi milenial yang diwakili sosok Wawan Saktiawan yang dikenal sebagai Komika Stand Up Comedy.

"Kepengurusan DPW ini komplet, ada kader senior, perempuan, milenial, seniman, mau pun pengusaha. Kami optimis ini akan menjadi energi besar untuk menggerakkan mesin partai," pungkas Irwan. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO