TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek Mugianto menegaskan bahwa dirinya mengambil sikap tidak setuju dengan adanya KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat yang digelar hari ini di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek mengutuk keras adanya KLB abal-abal," kata Mugianto melalui jumpa pers di Gedung DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Di Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tidak Pidana Pertanahan 2024, AHY: Kita Tidak Tebang Pilih
Mugianto kemudian menerangkan alasan KLB hari ini dikatakan abal-abal. Menurutnya, karena peserta yang hadir di KLB tersebut tidak memiliki hak suara resmi. Seperti Darmizal dan Nazarudin, mereka berdua tidak memiliki suara resmi, karena mereka berdua telah dikeluarkan sebagai kader.
"Darmizal sudah dikeluarkan dari kepengurusan Partai Demokrat seminggu yang lalu, kalau Nazarudin itu dipecat 9 tahun yang lalu karena tersangkut kasus korupsi," ungkapnya.
Disampaikan oleh Mugianto, penolakan terhadap KLB ini sesuai instruksi dari DPP Partai Demokrat yang meminta agar seluruh DPC Partai Demokrat yang ada di Indonesia menolak KLB yang digelar pada hari ini.
Baca Juga: Upaya Percepatan Proses Persetujuan KKPR, Menteri ATR/BPN Minta Dukungan AHY
Dirinya juga menyampaikan apabila hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang disahkan oleh pemerintah, maka seluruh DPC Partai Demokrat dipastikan akan melakukan gugatan secara hukum.
Ditegaskan oleh Mugianto, bahwa seluruh jajaran DPC Partai Demokrat Trenggalek mulai dari pengurus hingga ranting tetap tegak lurus mendukung kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Hal ini, berdasarkan hasil kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020 yang lalu.
"Kami juga meminta pemerintah dalam hal ini Kapolri agar menindak tegas kegiatan (KLB) yang diadakan di Deli Serdang, Sumatra Utara," pintanya.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Topang Pembangunan Infrastruktur, Nusron Wahid Siapkan Panitia Pengadaan Tanah
Selain itu, dia juga meminta agar Pemerintah Republik Indonesia turut serta mengayomi jalannya demokrasi di Indonesia.
"Jadi kami berharap ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah biar demokrasi yang ada di Indonesia tidak mati," tukasnya. (man/zar)
Video Populer
Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Nusron Wahid Jadi Menteri ATR/BPN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News