Suasana FGD yang digelar Dinas Kominfo Gresik. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Komisi III (bidang pembangunan) DPRD Gresik, Abdullah Hamdi pesimis program inovatif smart city di Kabupaten Gresik bakal terwujud. Sebab, porsi anggaran yang dialokasikan dari APBD Gresik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik untuk mewujudkan smart city sangat minim.
Hal itu disampaikan Abdullah Hamdi dalam fokus grup diskusi (FGD) dengan tema "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" yang digelar Diskominfo Gresik di Hotel Horisson, GKB, Kamis (25/3/2021).
"Anggaran di Kominfo tidak sampai 10 persen anggaran bidang Bina Marga DPUTR. Bagaimana bisa mewujudkan pemerintahan yang smart?," cetus Abdullah Hamdi sebagai narasumber.
Padahal, lanjut Hamdi, untuk mewujudkan smart city diperlukan banyak persiapan sarana dan prasarana yang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, Abdullah Hamdi mengatakan hal ini akan menjadi evaluasi bersama. "SPBE ini masih tahap awal menuju smart city. Ini saja masih belum maksimal," jelasnya.
Dikatakan Hamdi, pihaknya akan terus mendorong peningkatan anggaran untuk mewujudkan smart city. Sebab, di era revolusi industri 4.0 seluruh kerja pemerintahan harus berbasis elektronik. "Sehingga bisa efisien dan efektif dalam melayani masyarakat," bebernya.
Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Gresik, Budi Rahardjo mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan rencana mewujudkan smart city. Tahap awal ini, fokus pada penerapan SPBE.
"Yang terpenting perencanaannya matang. Nanti terkait realisasinya akan dilakukan bertahap menyesuaikan anggaran," ungkapnya.
Menurut dia, proses menuju smart city masih sangat panjang. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai perangkat elektronik, SDM, hingga sinkronikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sesuai arahan Pak Bupati, saat ini kami fokus melakukan sinkronisasi perangkat elektronik dalam satu aplikasi Gresikpedia," jelasnya.
Dirinya berharap dukungan dari semua pihak agar rencana mewujudkan Gresik menjadi kota yang smart bisa terwujud. "Karena pemerintahan yang smart atau smart governance sesuai SPBE hanya satu dari 6 aspek untuk mewujudkan smart city," pungkasnya. (hud/ian)
