DPRD Gresik Desak Perombakan Jajaran Direksi PDAM Giri Tirta

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Gresik mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik serius dalam membenahi pelayanan PDAM Giri Tirta. Salah satunya, terkait kebocoran air. Hal ini terungkap dalam rapat kerja membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LPJ) tahun 2020 di Ruang Komisi II, Kamis (25/3/2021).

Dalam rapat itu, PDAM Giri Tirta Gresik menyebut tingkat kebocoran semakin meningkat. Dari 9 juta meter kubik di tahun 2019, naik menjadi 14 juta meter kubik pada tahun 2020. Hal ini secara langsung berimbas pada turunnya pendapatan PDAM Giri Tirta dari yang semula Rp10 miliar pada 2019 menjadi Rp2 miliar di tahun 2020.

Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Bupati Yani Tegaskan Komitmen Pemkab Gresik di Sektor Kesehatan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyebut tingginya kebocoran yang terjadi di PDAM Giri Tirta Gresik akibat ketidaksiapan infrastruktur dalam menerima suplai air dari SPAM Umbulan sebanyak 300 liter per detik dari jatah 1.000 liter per detik.

"Realitas tersebut kontraproduktif dengan semangat PDAM untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sebab ternyata kebocoran lebih besar dibanding suplai air dari SPAM Umbulan," ungkap Syahrul.

Dalam rapat tersebut, lanjut Syahrul Munir, PDAM Giri Tirta minta dukungan dari DPRD Gresik maupun Bupati Gresik untuk penyesuaian tarif. Alasannya, terlalu banyak subsidi tarif untuk pelanggan yang lebih banyak rumah tangga.

Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN

"Kalkulasi manajemen PDAM, subsidi tarif untuk pelanggan per tahun sebesar Rp48 miliar," beber Ketua Fraksi PKB tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Nur Saidah menilai direksi PDAM Giri Tirta perlu dilakukan perombakan. Namun, perlu ada pengganti dari eksternal PDAM untuk memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

"Direksi PDAM ada 3 orang. Nah yang ada tak memiliki kecakapan harus segera diganti. Makanya, bila perlu ada orang luar yang sangat berkompeten masuk ke jajaran direksi untuk perbaikan," pintanya.

Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025

"Jangan semua dibebankan pada dirut," pungkas Nur Saidah yang telah ditetapkan dalam paripurna menjadi Wakil Ketua DPRD Gresik tersebut. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News