Sabtu, 17 April 2021 18:25

Menolak LKPJ Bupati APBD TA 2020, Fraksi Keadilan Hati Nurani Minta KPK Usut Indikasi Korupsi

Senin, 29 Maret 2021 11:14 WIB
Editor: Tim
Wartawan: Ahmad Fauzi
Menolak LKPJ Bupati APBD TA 2020, Fraksi Keadilan Hati Nurani Minta KPK Usut Indikasi Korupsi
Ilustrasi

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Fraksi Keadilan Hati Nurani menolak LKPJ Bupati Bangkalan APBD TA 2020. Bahkan Fraksi Keadilan Hati Nurani meminta KPK RI, Kejaksaan, dan Kepolisian, mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi APBD TA 2020, khususnya di BUMD serta beberapa OPD di Pemkab Bangkalan. 

Hal ini disampaikan Mahmudi, Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan, saat dihubungi BANGASONLINE.com, melalui sambungan telepon, Senin (29/3/2021)

"Tidak ada kecocokan, tidak ada relevansinya antara kebijakan untuk kebutuhan riil masyarakat," jelas Mahmudi yang juga Ketua DPC Hanura Bangkalan.

Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani memberikan dokumen kepada BANGSAONLINE. Inilah pendapat Fraksi Hati Nurani:

BACA JUGA : 

Anggota DPRD Bangkalan Gulirkan Hak Angket Soal Indikasi Dugaan Korupsi BUMD

Tingkatkan Pelayanan Puskesmas, Komisi D DPRD Bangkalan Panggil Enam Kapus Baru

Tahapan Pilkades Bangkalan Amburadul, Dewan Kecewa dan Akan Evaluasi Kepala DPMD

KPK Belum Tentukan Tersangka Kasus Korupsi PDAM Gresik, Tunggu Jumat Keramat?

Pertama, akibat amburadulnya angka pencatatan pendapat daerah TA 2020 dalam LKPJ tidak sama, pencatatan di tabel 3.1 dan tabel 3.3 berbeda, perbedaan ada di Pendapatan Daerah, PAD, Dana Perimbangan serta Lain lain pendapatan daerah yang sah, baik di target maupun realisasi tidak sama angka nominalnya.

Di pencatatan target pendapatan daerah tercatat Rp.2.107.651.031.126.24 (tabel 3.1) dan Rp. 2.114.788.485.851.24 (tabel 3.3). Sedangkan di realisasi Rp.1.776.232.110.700,16 (tabel 3.1) dan Rp. 2.140.269.776.269,89 (tabel 3.3)

Pencatatan yang tidak akurat juga terjadi di PAD realisasi Rp.232.875.877.873.61 (tabel 3.1) dan Rp.233.178.277.089,69 (tabel 3.3).

Di Dana Perimbanagan, target Rp.1.297.466.191.054, (tabel 3.1) sedangkan tabel 3.3 tercatat Rp.,1.304.603.663.779, termasuk di realisasi Rp.1.313.793.964.010 (tabel 3.1) dan di tabel 3.3 Rp.1.314.106.777.010.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah, target di tabel 3.1 tercatat Rp. 598.564.191.054 sementara di tabel 3.3 Rp.592.994.722.170.20 baik di target atau realisasi tidak sama antara tabel 3.1 dengan tabel 3.3.

Hal itu, bertentangan dengan Pasal 3 UU.No.17 tahun 2003, pasal 66 UU.No.33 Tahun 2004, pasal 3 PP No.12 Tahun 2019, serta Permendagri No.33 Tahun 2019.

Kedua, di Belanja Daerah TA 2020 tidak efektif dan proporsional, bahkan tidak sah karena belanja daerah didominasi belanja tak langsung target 61,69 persen, belanja langsung 38,31 persen. Sedangkan realisasi 61,17 persen untuk belanja tak langsung, sedangkan belanja langsung realisasi 38,38 persen. Oleh sebab itu, realisasi Belanja Daerah APBD TA 2020 tidak efektif dan patut.

Realisasi pembelanjaan APBD TA 2020 juga tidak taat prinsip asas pengelolaan keuangan daerah, seperti pengelolaan keuangan Covid-19, bansos dan kegiatan pengelolaan ekonomi dari DID.

Begitu juga kegiatan pemulihan ekonomi. Dari dana insentif daerah (DID) pertama sebesar Rp. 14.905.745.000 (PMK No.87/PMK.07/2020) dan DID kedua Rp.12.506.607.000. Total Rp.27.412.352.000 (PMKNo.114/PMK./2020) yang tidak sah penggunaannya karena tidak tertuang dalam APBD Perubahan.

Mahmudi menjelaskan, bahwa penggunaan DID tidak dijelaskan beberapa rencana kebijakan dan kegiatannya.

"Demikian juga belanja daerah untuk BUMD tidak sah, mengingat Pj. Direktur Utama sudah berakhir SK pengangkatannya. Mengingat, Pj. Direktur Utama diangkat sejak April 2019, bahkan rekrutmen jabatan sudah digugat ke pengadilan, dan dimenangkan oleh penggugat," ucap Mahmudi.

Karena itu, Fraksi Keadilan Hati Nurani meminta reformasi struktur organisasi BUMD, yaitu mengganti Pj. Direktur Utama BUMD dengan Direktur Utama definitif.

Atas temuan terhadap LKPJ APBD TA 2020, Fraksi Keadilan Hati Nurani merekomendasikan 14 poin, salah satu di antaranya adalah mendorong Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan Kabupaten Bangkalan, BPKP/BPK RI dan KPK RI mengusut tuntas indikasi tindak korupsi APBD TA 2020 di BUMD dan OPD Kabupaten Bangkalan. Serta, mengganti Pj Direktur Umum BUMD karena SK pengangkatannya sudah habis. (uzi)

​Mengenang Masa Lalu, Ngabuburit Sambil Bermain Meriam Bambu
Jumat, 16 April 2021 22:03 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa, atau ngabuburit.Salah satunya seperti yang dilakukan bocah di Kota Pasuruan, Jawa Timur. mereka bermain meriam bambu di tanah lapang.Sepert...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Sabtu, 17 April 2021 05:46 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Setelah banyak mendapat dukungan dari para tokoh, dokter, dan bahkan jenderal, tampaknya uji fase II Vaksin Nusantara akan lanjut. Tentu di luar BPOM.Apa itu Ilegal? Nah, silakan ikuti tulisan Dahlan Iskan di Disway d...
Senin, 22 Februari 2021 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*58. Warabbuka alghafuuru dzuu alrrahmati law yu-aakhidzuhum bimaa kasabuu la’ajjala lahumu al’adzaaba bal lahum maw’idun lan yajiduu min duunihi maw-ilaanDan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. ...
Sabtu, 17 April 2021 11:15 WIB
Memasuki Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)...