H. Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - H. Syafiuddin, Anggota Komisi V DPR RI Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Darat dan Udara, untuk meningkatkan akselerasi terhadap serapan anggaran demi peningkatan ekonomi. Sebab, serapan APBN tahun anggaran 2021 sampai dengan Mei 2021 masih 25-26 persen dari target yang seharusnya 36 persen.
"Serapan anggaran belum sesuai target. Dari target 36 persen di Dirjen Darat dan Udara masih 25-26 persen, sehingga perlu akselerasi dan inovasi untuk meningkatkan target sesuai kesepakatan bersama," kata Syafiuddin saat rapat evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 di Ruang Komisi V DPR RI, Selasa (8/7/2021).
Baca Juga: Paparkan Program 100 Hari Kerja saat Raker, Nusron: 119 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar
Politikus PKB ini mencontohkan program padat karya di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Bengkulu yang belum dapat dieksekusi. Padahal menurutnya, program padat karya adalah roh pemulihan ekonomi di kondisi pandemi Covid-19.
"Hal ini tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Karena dengan program padat karya, akan menciptakan lapangan kerja bagi lapisan masyarakat bawah," jelas anggota DPR RI asal Dapil XI Jawa Timur (Madura) ini.
Naifnya lagi, di Pulau Madura belum ada program kegiatan baik padat karya atau lainnya dari Kemenhub khususnya Dirjen Darat bagi masyarakat Madura. "Padahal, Madura masih ada di peta dan masuk Provinsi Jawa Timur," cetusnya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron
"Melihat di posisi peta Dirjen Udara dan Darat, Madura masih masuk pemilihan Jawa Timur. Saat ini di peta belum ada satu pun kegiatan baik padat karya atau lainnya," sambungnya.
Karena itu, ia meminta kepada Dirjen Darat dan Udara agar Madura mendapat program kegiatan padat karya. "Agar ekonomi Madura maju, pendidikan dan kesehatan meningkat, sehingga IPM Madura terus naik," katanya.
Pasalnya, kata Syafiuddin, pembangunan Madura tidak bisa dibebankan dan dipasrahkan kepada pemerintah daerah, mengingat APBD Madura rendah, butuh sentuhan dari APBN.
Baca Juga: Koalisi CBD Kirim Hasil Analisis Ganja Medis ke DPR dan Presiden
Sementara terkai evaluasi pagu indikatif dan pagu kebutuhan tahun anggaran 2022, belum dapat dilakukan secara detil dan rinci.
"Simpang lima di Kota Semarang, beli dupa ke Kalimantan Barat, Komisi V siap membantu dan meningkatkan anggaran, tapi jangan lupa pelayanan betul-betul ditingkatkan ke masyarakat," pungkasnya Syafiuddin berpantun. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
