Ir. Erlangga Satriagung, Penasihat Kadin Jatim. foto: istimewa
"Masyarakat akan ampun-ampun. Sekarang saja sudah ampun karena pandemi," ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga meminta pemerintah menunda rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Kusnadi beralasan, saat ini kondisi rakyat yang terbebani persoalan berat karena Covid-19, dan dampaknya pada semua sektor.
"Saat ini kondisi masyarakat sangat berat. Saya kira kebijakan pengenahan PPN harusnya ditunda," terang Kusnadi.
Disampaikan politikus PDIP ini, rencana pengenaan skema PPN tersebut bisa mengancam ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur.
"Kalau sembako kena PPN, maka toko-toko kecil para pelaku usaha mikro tepukul berat," terangnya.
Karena itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini meminta pemerintah mempertimbangkan secara bijak adanya penerapan PPN itu. "Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang untuk memberikan beban pajak. Prinsip kebijakan yang membebani masyarakat harus dikaji ulang," tegas Kusnadi. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
