“Bila tuntutan kami ini tidak dikabulkan, perangkat desa dan Kades akan baikot tidak menyetorkan PBB,” tandas Supriyadi, yang juga Kades Trosobo, Taman ini.
Saat beraksi, Kades dan perangkat desa ini aksi long march dari depan kantor Lapas Delta Sidoarjo menuju Pendopo Delta Wibawa, yang jaraknya sekitar 200 meter. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan aksi. Mereka juga menampilkan atraksi kesenian Bantengan saat long march tersebut. Di pendopo, perwakilan mereka lalu ditemui sejumlah pejabat pemkab, diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pemkab Sidoarjo, Asrofi.
Hasilnya? Asrofi menyatakan pihaknya bakal menyampaikan tuntutan para Kades dan perangkat desa kepada Gubernur Jatim yang akan diteruskan ke kementerian terkait. Terkait sejumlah tuntutan yang notabene berkaitan langsung dengan aturan yang sudah di UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal itu butuh proses karena harus melalui uji materi melalui Makhamah Konstitusi (MK).
“Aspirasi teman-teman Kades dan perangkat ini akan kami tindaklanjuti,” cetusnya dikonfirmasi BangsaOnline.com.
