JEMBER (BangsaOnline) - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Jember mendatangi kantor Komisi D DPRD Jember, Rabu (11/3). Mereka mendesak agar DPRD Jember lebih tanggap mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Jember. Mereka mengaku, banyak permasalahan pendidikan yang masih belum bisa teratasi pada periode sebelumnya. Sehingga mereka berharap, pada periode 2014 – 2019 ini, permasalahan sosial yang terjadi, terutama di dunia pendidikan dapat berkurang.
Koordinator KPI Jember, Alvianda Mariawati mengatakan, dunia pendidikan seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan. Sebab, berawal dari dunia pendidikan inilah muncul pemimpin daerah. Pihaknya mencatat, ada sekitar 10 pengaduan yang diterima setiap hari dari masyarakat terkait pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan pendidikan dan juga perlakuan yang melanggar norma yang terjadi di sekolah.
“Untuk urutan pertama, kebanyakan pengaduan masalah sarana dan prasarana pendidikan. Namun, untuk Bullying (melecehkan teman) menempati urutan kelima,” jelas Alvianda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan komisi D kemarin.
Dia menambahkan, permasalahan pendidikan tak hanya sebatas masih rendahnya kualitas sarana, namun juga kenakalan remaja. Ada beberapa permasalahan dalam dunia pendidikan yang kerap ditemui di lapangan.
Baca Juga: Pileg 2024, DPC Demokrat Jember Targetkan 7 Kursi
“Mulai dari kasus penggunaan narkotika, miras hingga pelecehan
seksual yang terjadi antar siswa. Ini yang memprihatinkan,” katanya.
“Ada 17 SD, 1 Mts dan 2 SMP Negeri. Dari sini, terungkap banyak pengaduan seperti adanya penggunaan miras dan narkotika di sekolah. Pelapornya langsung siswa yang berada di sekolah itu. Menurut kami, ini efektif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi didalam sekolah,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi menjelaskan, persoalan pendidikan memang selalu ada.
“Bahkan memang seakan tidak akan ada habisnya,” keluh Hafidi.
Akan tetapi, pihaknya berterima kasih terhadap KPI Jember. Karena,
berdasarkan data yang diperoleh bisa dijadikan landasan untuk
mengambil kebijakan oleh pihak terkait. Sekaligus sebagai penguat
fungsi DPRD selaku pengawas kebijakan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
