DPRD Jatim Harap APBD Bisa Disahkan di Hari Pahlawan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sudah beberapa tahun tradisi pengesahan APBD Provinsi Jawa Timur bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November tidak teralisasi. Namun, DPRD Jawa Timur tetap optimis tradisi yang baik itu akan terwujud di tahun-tahun ke depan, jika perencanaan dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan lebih baik.

Untuk merealisasikan tradisi tersebut, pimpinan DPRD Jatim bahkan menggelar rapat koordinasi dengan eksekutif yang diwakili Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono di ruang Ketua DPRD Jatim kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan bahwa tradisi pengesahan Perda APBD Jatim bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 Nopember itu sangat baik. Karena itu perlu diupayakan agar hal tersebut terealisasi.

"Saya optimis jika perencanaan dilakukan lebih baik maka pengesahan Perda APBD murni bisa dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November," kata Sahat, Kamis (7/10/2021).

Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu, rakor pimpinan DPRD Jatim dengan eksekutif ini bertujuan untuk mengingatkan eksekutif agar segera mempersiapkan dengan baik KUA PPAS untuk Perda APBD Jatim tahun anggaran 2022. Mengingat, saat ini sudah memasuki bulan Oktober 2021.

"Kita paham, akhir September lalu Perda P-APBD Jatim 2021 baru saja disahkan, sehingga membutuhkan evaluasi dari Kemendagri paling tidak memakan waktu 2 pekan. Jadi paling cepat maksimal KUA PPAS APBD Jatim 2022 diserahkan ke DPRD Jatim minggu ketiga bulan ini," jelas Sahat.

Sahat mengatakan, dewan tidak ingin pembahasan APBD maupun P-APBD dilakukan secara tergesa-gesa atau mepet dengan deadline seperti pembahasan P-APBD Jatim 2021 lalu.

"Saya kira masih cukup waktu dan kita tetap optimis pengesahan APBD Jatim tahun anggaran 2022 bisa disahkan pada 10 November 2021," kata Koordinator Komisi A tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga berharap pembahasan P-APBD Jatim 2021 yang penuh dengan dinamika politik dijadikan pelajaran bagi DPRD maupun Pemprov Jatim untuk memperbaiki perencanaan dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik.

"Kita tak ingin kejadian pembahasan P-APBD Jatim 2021 lalu terulang kembali. Makanya kita terus koordinasi dengan eksekutif sekaligus mengingatkan agar pembahasan Perda APBD Jatim 2022 tidak molor lagi," kata politikus asal PDI Perjuangan ini.

Tidak menutup kemungkinan, DPRD Jatim juga akan memberikan tenggat waktu untuk pembahasan Perda APBD Jatim 2022.

"Kalau sampai melampaui tenggat waktu, kita tak akan mau membahas. Itu bagian dari komitmen DPRD Jatim untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur," pungkas Kusnadi. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News