Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, menyoroti keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum berfungsi secara optimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Miyadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban segera melakukan evaluasi kinerja maupun kepengurusan BUMD sehingga dapat berfungsi optimal.
BACA JUGA:
- Kabel Fiber Optik Semrawut di Tuban, Dewan Dorong Perda Utilitas
- Kerugian Akibat Kebakaran Pasar Baru Tuban Capai Miliaran Rupiah, Bupati Lindra Siapkan Revitalisasi
- Mangkrak Sejak 2021 Karena Tak Sesuai Standar MA, Nasib Gedung Baru PN Tuban Belum Jelas
- Antisipasi Lonjakan Harga, Pemkab Tuban Perketat Pengawasan Bahan Pokok
"BUMD kita sarankan harus dievaluasi, karena beberapa BUMD yang diberi tugas ternyata belum optimal," ujarnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap laporan Banggar DPRD Tuban dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang R-APBD tahun 2022, Kamis (14/10).
"Soal perombakan kepengurusan atau tidak semuanya kita serahkan kepada eksekutif. Paling tidak BUMD dapat difungsikan dengan baik," tuturnya.
Ia berharap, BUMD dapat berfungsi secara optimal dalam menangkap peluang usaha, sehingga dapat menambah sumbangan PAD bagi Kabupaten Tuban. "Yang jelas kinerja BUMD selama ini kurang optimal," kata Miyadi.
