Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, menyoroti keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum berfungsi secara optimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Miyadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban segera melakukan evaluasi kinerja maupun kepengurusan BUMD sehingga dapat berfungsi optimal.
BACA JUGA:
- Respons UU Desa Baru, DPRD Tuban Segera Bahas 3 Raperda Usulan PPDI
- DPRD Tuban Dorong Penguatan Gerakan Literasi, Soroti Minimnya Pemahaman Demokrasi Pelajar
- Jadi Pemateri di Unirow, Gaguk Sudarmo Ajak Pelajar Tuban Melek Demokrasi Sejak Bangku Sekolah
- Pemkab Tuban Raih WTP 11 Kali Beruntun, Ketua DPRD Minta Pemkab Pertahankan Tren Positif
"BUMD kita sarankan harus dievaluasi, karena beberapa BUMD yang diberi tugas ternyata belum optimal," ujarnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap laporan Banggar DPRD Tuban dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang R-APBD tahun 2022, Kamis (14/10).
"Soal perombakan kepengurusan atau tidak semuanya kita serahkan kepada eksekutif. Paling tidak BUMD dapat difungsikan dengan baik," tuturnya.
Ia berharap, BUMD dapat berfungsi secara optimal dalam menangkap peluang usaha, sehingga dapat menambah sumbangan PAD bagi Kabupaten Tuban. "Yang jelas kinerja BUMD selama ini kurang optimal," kata Miyadi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
