Akibatnya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, dari sumbernya tidak jelas, baik itu hasil korupsi dan lain-lain, membuat perusahaan shell company atau perusahaan tunggangan dengan nama-nama orang lain berlapis-lapis agar pemain utamanya tidak diketahui, di suatu negara yang mempunyai aturan beban pajak sangat kecil. Seperti di Kepulauan Karibia, Panama, dan lain sebagainya, yang memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia.
"Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, eh kelihatan namanya. Tujuannya menghindari beban pajak di negaranya," ungkapnya.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika. Karena, masyarakat selalu dikejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak. Sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.
"Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi, itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banyak yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll," ungkapnya.
