Dr. Rizal Ramli, Ekonom Senior. foto: istimewa
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika. Karena, masyarakat selalu dikejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak. Sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.
"Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi, itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banyak yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll," ungkapnya.
Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya hak melakukan pemeriksaan kepada pejabat maupun pengusaha yang melanggar etika maupun melanggar hukum yang tidak membayar pajak.
Bahkan, ia yakin Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dengan cara mengubah sistem yang berlaku.
Menjawab pertanyaan soal kemungkinan maju di Capres 2024, ia menyatakan, tidak menutup segala kemungkinan hal itu bisa terjadi.
"Kalau saya mendapatkan amanah untuk maju dan didukung oleh masyarakat, pasti saya maju, dan saya kepret semua yang gak bener," tandasnya. (mdr/ian)
