Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Ketua LSM Barracuda Mojokerto, Hadi Purwanto, melalui kuasa hukumnya Zamroni Ummatullah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terhadap Pemerintah Desa Peterongan, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
“Namun, hasil amar putusan komisi informasi Provinsi Jawa Timur yang sudah diberikan kepada Pemerintah Desa Peterongan hingga kini tidak ada jawaban atau ditolak oleh pihak terkait, karena kami simpulkan mereka tidak transparan dan akuntabel dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan keuangan tahun anggaran 2015, 2016, 2017," kata Hadi kepada BANGSAONLINE.com, Senin (22/11).
BACA JUGA:
- Menang Gugatan PTUN, Warga Banangkah Layangkan Somasi Ancam Gusur RM Bebek Sinjay
- Geram karena Simbol Keangkuhan, Warga Desa Sekapuk Gresik Robohkan Patung Mantan Kades
- Kembali Datangi PTUN Surabaya, Jukir Sidoarjo Berharap Hakim Tolak Gugatan PT ISS
- Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Maksimalkan Realisasi Program Pembangunan
"Kalau kinerja mereka bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, mestinya dengan senang hati memberikan salinan data yang kami mohon," tuturnya menambahkan.
Ia memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihaknya telah sesuai dengan aturan, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadi berharap, pemerintah desa terkait transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
"Pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Jangan sampai kepala desa terlibat penyelewangan dana desa, makanya pemerintah desa harus transparan dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bukan kesejahteraan kepala desa dan sejawatnya," paparnya.
Untuk mendukung permohonan itu, Hadi juga melampirkan empat berkas yang di antaranya adalah fotocopy putusan komisi informasi provinsi jatim no :137/II/KI-Prov.Jatim-PS A/2020 tertanggal 6 februri 2020, fotocopy surat keterangan Putusan Inkrah No. 137/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A-I/2021 tertanggal 21 September 2021, fotocopy surat tertanggal 6 november 2021 perihal permohonan melaksanakan putusan beserta surat kuasa.
