Kajari Ngawi Budi Raharjo saat ditemui awak media.
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Merebaknya kasus seorang ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ngawi yang ATM atau KKS-nya dibawa oleh ketua kelompok, mendapat atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi.
Kepala Kejari Ngawi, Budi Raharjo, berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut. "Terima kasih untuk infonya ini. Kita akan berusaha hadir untuk perkara itu," jelas Budi Raharjo saat ditemui BANGSAONLINE.com, Kamis (9/12).
BACA JUGA:
- Puluhan Anggota Polres Ngawi Berprestasi Terima Apresiasi
- Khofifah Sapa Pilar Sosial Jatim: Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana Kunci Pengentasan Kemiskinan
- Pastikan Integrasi Aplikasi Berjalan Baik, Direktur TI BPJS Kesehatan Kunjungi RS Widodo Ngawi
- Risma Minta Masyarakat Bantu Kemensos untuk Perbaiki Data Penerima Bansos
Namun, orang nomor satu di Kejari Ngawi tersebut mengaku akan berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
"Sebelumnya, kita akan koordinasi dulu dengan pihak dinas sosial dan kita selanjutnya akan menentukan langkah ke sana," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula saat seorang penerima program PKH bernama Tri Sulistyowati, Warga Dusun Duwet, Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, mengadu bahwa dirinya tak pernah menerima ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Usut diusut, karta KKS miliknya ternyata dibawa oleh ketua kelompok PKH di dusun setempat. Meski demikian, bantuan tunai dari program PKH milik Tri Sulistyowati selama ini tetap cair melalui oknum ketua kelompok tersebut.
Padahal, ATM atau KKS PKH harus diserahkan kepada yang bersangkutan, tidak boleh dipindahtangankan. Hal ini karena sistem penerimaan bantuan tunai PKH dilakukan langsung kepada penerima melalui transfer ke KKS atau ATM yang dipegang oleh penerima manfaat. (nal/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
