Lahan Tak Dimanfaatkan Selama 40 Tahun, Komisi A DPRD Bangkalan Bakal Panggil BPN dan PT PKHI

Lahan Tak Dimanfaatkan Selama 40 Tahun, Komisi A DPRD Bangkalan Bakal Panggil BPN dan PT PKHI Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah saat audiensi dengan Komisi A di Ruamg Komisi A DPRD Bangkalan, Rabu (15/12/2021).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Komis A DPRD  Syaiful Anam akan memanggil pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) serta dari pihak PT Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) terkait hak yang tidak dimanfaatkan selama 40 tahun itu.

"Minggu depan rencana akan memanggil pihak BPN. PKHI setelah dengan BPN, karena teman-teman aliansi ada undangan juga dari PKHI," kata Syaiful Anam saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah, di Ruang Komisi A DPRD , Rabu (15/12/2021).

Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

Pemanggulan itu untuk memperdalam masalah 440 hektare lebih yang tidak dimanfaatkan selama ini oleh PT PKHI di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Labang, Socah, dan Kamal.

Hanya saja, Syaiful mengaku tidak dapat memberikan penjelasan secara detil terkait permasalahan itu, mengingat dirinya baru tahu tentang persoalan hari ini.

"Belum pernah mendengar terkait permasalahan ini. Kita betul-betul tidak tahu ada permasalahan seperti ini. Ketidaktahuan ini akan mempertanyakan kepada BPN," tegasnya.

Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Bawaslu Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Begitu juga saat ditanya oleh media siapa pemilik saham terbesar di PT PKHI, ketua Komisi A juga mengaku tidak mengetahui.

Sementara Syafi', Ketua Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah meminta Komisi A proaktif mengawal kasus tersebut. "Jangan sampai terjadi chaos atau konflik di bawah, baru pihak komisi turun tangan. Jangan sampai masalah itu membesar sehingga merugikan berbagai pihak," pintanya.

Ia juga meminta agar seluruh kasus mafia tanah diusut tuntas. Pihaknya menduga ada dari orang dalam BPN yang terlibat atau bermain dengan PT Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) terkait lahan tersebut.

Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan, Kadispora dan EO Ramai-Ramai Minta Maaf Atas Insiden Pembukaan POPDA Jatim

"Mafia tanah juga dari BPN, indikasinya masuk (terlibat-red) dan dari PT PKHI masuknya," pungkasnya. (uzi/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Semakin Ketat, Penyekatan Jembatan Suramadu Dilakukan di Dua Sisi ':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO