Bupati Sidoarjo Nilai Harmonisasi Pengusaha dan Pekerja Bisa Geliatkan Iklim Usaha

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 Sidoarjo yang telah ditetapkan diharapkan membuat iklim usaha di Kota Delta kembali menggeliat.

Komitmen perusahaan, serikat buruh, dan pemerintah dalam menjalankan ketetapan tersebut bisa membentuk harmonisasi dalam hubungan industrial.

Baca Juga: PN Sidoarjo Eksekusi Aset PT KAI

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, besaran UMK yang sudah ditetapkan sangat penting agar semua pihak bisa menjalankan dan mematuhi ketentuan terkait upah pekerja tersebut.

UMK Sidoarjo senilai Rp 4.368.581 sudah menjadi kesepakatan bersama. ”Kita berharap semua pihak segera mematuhi dan menjalankan ketetapan sesuai ketentuan, baik dari pengusaha maupun pekerja,’’ tegasnya kepada wartawan, Rabu (29/12).

Bupati Muhdlor mengungkapkan, ketetapan UMK tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan. Termasuk kelangsungan perusahaan dan perlindungan hak kesejahteraan para pekerja.

Baca Juga: Sidang Kasus Sabu 30 Kg: Bos Ekspedisi Ngaku Tak Tahu Isi Barang, Terdakwa: Saya Lapor Atasan

"Dalam menetapkan UMK, pemerintah telah mengatur struktur dan skala upah yang berdasarkan hak perusahaan dan hak pekerja," ujar Gus Muhdlor, panggilan karib Ahmad Muhdlor.

Namun, apabila ada konflik industrial hendaknya diselesaikan dengan mekanisme dan tatanan yang sudah ditetapkan.

Gus Muhdlor ingin agar perekonomian di Sidoarjo kembali menggeliat meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Dengan harmonisasi antara pengusaha dan pekerja diharapkan bisa memperbaiki perekonomian yang sempat anjlok karena pandemi. “Harmonisasi pengusaha dan pekerja jadi kunci peningkatan perekonomian,” tandasnya.

Baca Juga: Penemuan Pria Tewas Gantung Diri Gegerkan Warga Taman Sidoarjo

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan, siap mengawal keputusan Gubernur Jawa Timur terkait besaran UMK Sidoarjo 2022. Sosialisasi UMK juga telah dilakukan. “Disnaker Sidoarjo telah mensosialisasikan kepada para pelaku usaha dan pekerja terhadap ketentuan tersebut,” ungkap Fenny.

Dia berharap, melalui sosialisasi ketentuan tersebut bisa dijalankan oleh para pelaku usaha dan karyawan. Sehingga tercipta iklim usaha yang harmonis di Sidoarjo.

“Perekonomian dipastikan akan semakin jalan seiring dengan kerja sama yang baik antara pengusaha dan pekerja,” pungkasnya. (sta/ian)

Baca Juga: Tanggapi Demo GPS soal Adanya HGB di Laut Sedati, Kepala Kantah Sidoarjo: Berakhir di 2026 dan 2029

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News