Ada Indikasi Korupsi di Sejumlah SKPD, KPK di Minta Awasi Jombang
Editor: nur syaifudin
Wartawan: adi susanto
Minggu, 28 September 2014 16:59 WIB
Menurutnya, sasaran empuk mengembalikan modal politik adalah menggerogoti APBD. Menurutnya bisa di bayangkan, apabila APBD Jombang 1,5 triliun dikalikan 5 tahun rezim pemenang, sudah berapa persen yang bisa di gerogoti untuk pengembalian modal politik. "Yang pasti kami hanya sekedar mengingatkan bahwa KPK tengah memantau kepala daerah di jawa timur karena dianggap berpotensi menyalahgunakan wewenang. Dan kami juga akan berkirim surat agar KPK ikut aktif memantau situasi di kabupaten Jombang," tegas Aan dalam keterangan nya via telepon selular sabtu (27/9/2014). Terkait ada nya dugaan adanya aliran dana pengamanan kepada sejumlah instansi penegak hukum, ia juga meminta agar hal ini bisa segera di selidiki dan di proses sebagaimana mestinya.
Kabag Humas Pemkab Jombang ketika dikonfirmasi mengatakan, apa yang dilontarkan
Link tersebut merupakan masukan berharga bagi pemkab Jombang sendiri. Namun
terkait tudingan adanya politik ‘wani piro’ serta penyalah gunaan jabatan guna
kepentingan pribadi atau golongan disejumlah SKPD tidak lah benar.
"Kalau Link meminta KPK ikut mengawasi jalan nya pemerintahan Jombang, itu justru saran dan langkah terbaik bagi masyarakat Jombang. Karena setahu saya semua proyek itu lelang bebas lewat LPSE jadi tidak mungkin ada pengkondisian di dalam nya, kalau masalah mahalnya biaya perijinan dan lelang jabatan semua itu tidak benar," bantah Agus Panuwun Kabag Humas Pemkab Jombang ketika dikonfirmasi, minggu (28/9/2014).
Sebagaimana diketahui, pasca melakukan penyelidikan terkait bangunan mangkrak RSUD dan salah satu Proyek di Dinas Bina Marga, tim dari Polda Jatim menemukan berbagai macam pelanggaran. Di dinas PU Cipta Karya, Pertanian, Perkebunan dan Bina Marga misal nya, ada indikasi pemotongan anggaran sekian prosen dari pagu paket pekerjaan penunjukan langsung.