Belum Capai Separuh dari Target, Pengentasan RTLH di Pasuruan Masih Rendah

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Target Pemkab Pasuruan untuk mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin sebanyak 25 ribu unit terhitung sejak dilantiknya bupati dan wakil bupati periode 2019-2024, belum mencapai separuhnya. Hingga memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan Irsyad Yusuf-Mujib Imron, program bantuan bedah rumah tersebut baru mencapai 10.211 unit.

Data yang dimiliki BANGSAONLINE.com menyebutkan, alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Pasuruan untuk mendukung pengentasan rumah tidak layak huni mencapai miliaran rupiah. Baik anggaran dari APBD dan Kementerian PUPR, juga program bantuan dari perusahaan melalui CSR.

Kepala Bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan BF Sutoko, yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com mengatakan bahwa komitmen Pemkab Pasuruan untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan menjadi prioritas. Hal itu terbukti, setiap tahun Bupati Pasuruan mengusulan anggaran bedah rumah.

“Sejak tahun 2018-2021, jumlah rumah tidak layak huni milik warga miskin di 24 kecamatan yang sudah benahi mencapai 10.221 unit dari total target 25 ribu unit tahun 2024 nanti,” jelasnya.

Sutoko menambahkan, komitmen Pemkab Pasuruan tersebut dibuktikan dengan penambahan jumlah sasaran di mana setiap tahunnya mengalami kenaikkan. Pada 2018 ada 1.600 RTLH yang sudah dibangun. Di anjutkan tahun 2019 dan 2020 sebanyak 2.000 unit. Untuk tahun 2021, jumlah penerima bantuan turun lantaran ada refocusing anggaran menjadi 1.741 unit.

"Imbas refocusing anggaran di masa pandemi juga dirasakan di tahun 2022 ini. Di mana program RTLH di Dinas Perkim juga mengalami pengurangan menjadi 1.027 unit. Untuk anggaran bantuan per unit masih tetap yakni 15 juta rupiah,“ imbuhnya.

Rencananya, pelakasanaan bedah rumah pada masyarakat tahun 2022 diproyeksikan dimulai pada triwulan I. Saat ini, pihak dinas terkait masih melakukan penyusunan personel tim fasilitator lapangan (TFL), dan selanjutkan validasi data usulan yang masuk. (bib/par/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News